BOGORDAILY – Bulan Mutu Karantina 2020, Kembali Menyapa di Wilayah Propinsi Jawa Barat. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc.,Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan pada acara seremonial penyerahan bantuan dari Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) yang dilakukan secara
simbolis oleh Kepala BKIPM, Ibu DR. Ir Rina, M.Si kepada Walikota Bogor, Bima Arya untuk diserahkan langsung kepada perwakilan masyarakat di tiga wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.
Bantuan yang di serahkan sebanyak 2,6 ton ikan beku, 1,3 ton ikan olahan dan 3.900 ikan kaleng yang sudah dikemas sebanyak 1.300 paket. Di setiap paket, berisi 2 Kg ikan beku ,1 Kg ikan olahan berupa kemasan otak-otak ikan dan 3 ikan kaleng sarden. Lantas, paket tersebut dibagi dalam tiga tahap yakni tahap I yang sebelumnya sudah diserahkan sebanyak 200 paket di Kota Bogor pada 16 Mei 2020, lalu. Tahap II pada 17 Mei 2020 di Kabupaten. Cianjur sebanyak 500 paket dan untuk Tahap Ketiga yakni di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sebanyak 600 paket pada hari Senin, (18/5/20), pagi.
Dalam sambutannya, Hj. Endang mengatakan, Balai Besar KIPM Jakarta I, sebagai pelaksana Program Berbagi Ikan Sehat Bermutu untuk melawan Covid-19 ini. Sementara, direncanakan menyasar di tiga wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dan ketiga wilayah tersebut meliputi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
Kepala BKIPM DR. Ir. Rina, M.Si pun menjelaskan, bahwa Bulan Mutu Karantina 2020 merupakan program tahunan BKIPM yang bertujuan untuk menambah asupan protein dari ikan sehat dan bermutu sehingga menambah kekebalan tubuh
masyarakat di tengah Masa pandemi Covid -19.
Rina juga menambahkan, kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020 selama dibulan Ramadhan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan secara Nasional pun mengadakan program Nasi Ikan, yaitu membagikan makanan berupa nasi dengan ikan sebagai lauk-pauknya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 guna mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein.
Sekedar informasi, Program Nasi Ikan itu diluncurkan pada 22 April 2020 oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan,
DR. Edhy Prabowo, M.B.A. Penyerahan Bantuan dari KKP peduli Covid-19 yang digelar dalam rangka Bulan Mutu Karantina 2020 di 47 UPT BKIPM di 34 Provinsi se-Indonesia. Kabarnya, Kegiatan tersebut berlangsung hingga 30 Juni 2020, mendatang.
Sementara itu, dihadapan Walikota Bogor Bima Arya, Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc., mengupas dan berbagi pengalaman saat menempuh study di Perancis, menurutnya, pemerintah Perancis menyadari betul tentang arti penting peran nelayan dalam pemenuhan kebutuhan protein di negerinya. Oleh sebab itulah, nelayan di sana diberi kemudahan akses untuk mengorganisir kepentingan politik dan perekonomian.
“Pengelolaan perikanan skala kecil di Perancis melibatkan tiga bank Nasional, yakni Credit Agricole, Credit Maritime dan Credit Matuel. Kita tau Credit Agricole adalah koperasi terbesar saat ini,” kata Hj.
Endang. Bicara soal penyaluran kredit, lanjut Hj. Endang, melibatkan organisasi atau badan hukum yang didirikan oleh nelayan. Kredit yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan fasilitas pelengkap tanpa biaya tambahan, seperti
memberikan asuransi perlindungan penuh terhadap kapal yang akan dibeli dan asuransi usaha maritim yang dilakukan, dengan prosedur yang mudah dan jasa pengembalian yang tergolong murah.
“Nelayan skala kecil di Perancis mendapatkan perlindungan dan mafaat dari program peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan,” terang Hj. Endang.
Dengan nada sumringah, pun Hj. Endang menuturkan, jika dirinya merasa bahagia karena bantuan sosial yang diberikan itu merupakan hasil produk perikanan Indonesia. Yang dibeli langsung dari nelayan, petani dan UMKM serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Ada yang menarik, tanpa ragu Hj. Endang mencoba mengalkulasikan pembelian produk nelayan, misal Rp100.000,- dari sekitar 2,7 juta orang nelayan (data KKP 2017), ada 1 juta nelayan yang dicanangkan mandiri. Maka, dana segar yang berputar itu bisa tembus mencapai Rp100 milyar/bulan.
Selanjutnya, ia pun menyinggung soal angka stunting di Kota Bogor. Dari catatanya, status gizi balita Kota Bogor 18,3 persen, yang artinya 2 dari 10 balita mengalami stunting. Berdasarkan data hasil Bulan Penimbangan Bayi di Kota Bogor 2019, jumlah balita stunting sebanyak 3.757 (4,52%) terdiri dari balita sangat pendek 565 dan pendek 3.192 balita. Kelurahan dengan angka stunting tertinggi adalah Tanah Sareal, Pasir Kuda, Empang,
Bondongan, Cikaret, Muara Sari, Sukaresmi, Baranang Siang, Babakan Pasar dan Panaragan.
“Stunting bukan hanya tentang postur tubuh yang pendek. Tetapi lebih dari itu dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar yaitu, menurunnya fungsi kognitif atau kecerdasan sekaligus meningkatkan resiko penyakit tidak menular pada anak saat beranjak dewasa,” terang Hj. Endang. (*/bdn)