BOGOR DAILY – Banyak aduan mengenai Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak jelas dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun non DTKS bersumber dari Kabupaten Bogor, menjadi sorotan dari Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Bogor Raya.
Hal itu membuat Jampe Jokowi Bogor Raya mengadukan permasalahan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
“Jampe Jokowi mengadukan permasalahan bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Bogor baik itu tentang pemalsuan data, pemotongan besaran bantuan sosial, pengalihan bantuan sosial tanpa menempuh mekanisme, penguasaan kartu ATM keluarga penerima manfaat hingga penyalahan kewenangan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” kata Ketua Jampe Jokowi Bogor Raya, Tauvan Vinaya, Selasa (23/6/2020).
Jampe Jokowi Bogor Raya yang dihuni oleh aktivis-akitivis mahasiswa 98 ini menerangkan, alasan melaporkan permasalahan bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat DTKS dan non DTKS, karena sudah menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai bantuan sosial DTKS maupun non DTKS, baik itu memang progam dampak penyebaran covid 19 maupun program pengentasan kemiskinan ini menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab hingga masyarakat yang menjadi korban,” jelasnya.
Sementara itu, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Juanda menuturkan, penangganan kasus atau permasalahan bantuan sosial akan dikonsultasikan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun Kejaksaan Agung.
“Kami akan laporkan pengaduan permasalahan bantuan sosial DTKS dan non DTKS ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung, karena bantuan sosial yang banyak diadukan merupakan program kerja Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat,” singkatnya. (Andi).
Saya aja belum pernah dapat yg namanya bantuan dari pemerintah. Baik itu bansos karna vovid19 mau pun BLT.