BOGOR DAILY- DPRD Kabupaten Bogor saat ini sedang fokus pemantauan ke empat instansi pemerintahan Bumi Tegar Beriman, hal itu diungkapkan oleh pentolan DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Kamis (4/6/2020).
“Kita saat ini fokus membahas empat dinas yaitu dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, hingga dinas perdagangan dan perindustrian. Nanti akan diminta ekspos oleh setiap komisi. Hasilnya akan dibawa ke dalam rapat pimpinan, baru kemudian dipastikan langkah selanjutnya,” katanya.
Menurut politisi Gerindra ini, DPRD menilai banyak kesimpangsiuran dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor oleh empat instansi tersebut.
“Dalam Rapat Banmus (Badan Musyawarah) belakangan ini diputuskan bahwa, seluruh unsur komisi akan menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh stakeholder atau SKPD yang menjadi leading sector dalam setiap divisi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, DPRD ingin menjalankan fungsi kontrol. Pasalnya, anggaran yang dimiliki Pemkab Bogor untuk penanganan Covid-19 sangat besar dan sampai saat ini dewan belum sama sekali mendapatkan laporan kerja selama pemberlakuan PSBB.
“Kasihan masyarakat, jangan sampai dirugikan. Makanya, kita ingin ambil langkah sedikit tegas. Karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan,” tegasnya.
Rudy berharap, untuk distribusi bantuan sosial bagi masyarakat pada tahap kedua menjadi satu pintu, dan dalam bentuk uang tunai yang bisa dirasa akan lebih cepat dan mudah untuk pendistribusian.
“Datanya harus valid dulu. Supaya tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Kan selama ini ada dari pemerintah pusat, presiden, pemerintah provinsi dan Pemkab Bogor. Kalau itu jadi satu pintu tentunya tidak akan seperti ini,” tutupnya. (Andi).