BOGORDAILY – Kemenpora mengingat PSSI untuk berhati-hati soal klaim enam stadion Piala Dunia U-20 2021. Dia enggan pemerintah disalahkan karena diburu-buru waktu.
PSSI menyatakan sejauh ini telah memberikan laporan kepada Kemenpora dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang enam stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-20 2021.
Enam stadion itu ialah Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Gelora Sriwijaya Stadium, Palembang, Manahan Solo Stadium, Surakarta, Si Jalak Harupat Stadium, Bandung, Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan I Wayan Dipta, Bali. Keenam stadion itu lah yang diklaim PSSI sudah disetujui oleh FIFA.
Padahal sampai berita ini diturunkan, baik Kemenpora maupun KemenPUPR belum menerima salinan surat laporan tersebut. Gatot memprediksi pernyataan yang dicetuskan PSSI karena sudah dikejar deadline persiapan turnamen tersebut..
Diketahui sejak Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, persiapan PSSI menuju single event tersebut terbilang stagnan. Selain imbas virus corona, laporan anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan tim nasional juga belum rampung hingga kini. Padahal waktu persiapan terus berjalan.
“Mungkin, mungkin saja (karena dikejar deadline), kami tidak tahu, yang komunikasi kan mereka. Tapi kalau yang dipaparkan itu tak ada. Misalkan, FIFA menyebut keputusan final enam stadion untuk Piala Dunia 2021, tak ada kata-kata itu, atau bahasanya terserah lah,” kata Gatot, Minggu (28/6/2020).
“Atau mungkin karena sudah rapat dengan pemerintah begitu, dan kalau itu sebagai justifikasi kami tidak mau. Wong di rapat kemarin tak ada kesimpulan oke kami setuju (soal enam stadion itu). Salah satu kesimpulan dari rapat itu adalah agar PSSI lebih intensif komunikasi dengan Kemenpora,” sambungnya.
“Iya pokoknya saat rapat ibaratnya hanya menyampaikan update komunikasi mereka dengan FIFA.”
Gatot tak menepis penetapan stadion Piala Dunia menjadi domain PSSI dan FIFA. Pemerintah tak akan campur tangan karena khawatir dianggap intervensi dan menyalahi aturan statuta.
“Enggak, enggak kami tak dilangkahi. Wong itu masalah dengan FIFA murni ranah PSSI. Nanti kalau tidak dianggap campur tangan melanggar pasal 14 dan 19 (statuta). Tapi at least, ‘Oh iya kami masih dalam proses ini, ini', akui saja, tak masalah. Kecuali jika PSSI mau ngotot sendiri, kemudian tak mau pakai APBN tak apa-apa, dibiayai sendiri tak apa. Kami tak perlu mengejar-ngejar begitu. Ini masalahnya APBN,” paparnya.
“Kalau nanti keliru, kan yang diperiksa itu Kementerian PU PR karena itu anggaran mereka. Kalau ditanya auditor BPK, mana bukti melakukan renovasi? Ini catatannya, ternyata bukan dasar keputusan, tapi baru update. Kami tak tega, kemudian Kementerian PUPR hanya demi sukseskan ini langsung tersandera. Kami tak mau,” tutupnya.