BOGOR DAILY – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan menggelar diskusi wabinar (Online), yang turut menghadirkan beberapa narasumber tokoh nasional maupun lokal.
Dalam acara diskusi bertemakan ‘Menakar Demokratisasi Lokal Dan Nasional, Tantangan Demokrasi Indonesia Masa Depan’ turut diikuti oleh anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan Yulianto, Bupati Bogor, Ade Yasin.
Tidak hanya itu saja, turut hadir menjadi narasumber dari kalang akademisi Universitas Pakuan yaitu Dekan Fakultas Hukum, R. Muhamad Mihradi dan Isep H Insan selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Ketua BEM FH Unpak, Aji yang menggelar acara diskusi itu mengatakan, dilaksanakannya diskusi online ini adalah bentuk keprihatinan mahasiswa mengenau capaian demokrasi di Indonesia.
“Mulai pada wilayah titik demokrasi lokal, daerah sampai pada demokrasi nasional,” katanya, Jumat (26/6/2020).
Aji mengungkapkan, ukuran penilaian sementara demokratisasi terdapat beberapa indikator sebagai instrumen, diantaranya aspek kebijakan sipil, presentase keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik sekla lokal maupun nasional dan integritas lembaga demokrasi dan indikator legislatif daerah (DPRD) dalam hal inisitaif.
“Rekomdasi legislatif lokal daerah (DPRD) kepada eksekutif (Bupati/walikota), serta penyediaan akses informasi APBD oleh pemerintah daerah sebagai salah satu lembaga demokrasi,” ungkapnya.
Sementara itu masih kata Aji dalam diskusi itu juga turut membahas beberapa indikator lainnya, seperti ancaman penggunaan kekerasan oleh oknum oknum pemerintahan yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkumpul atau berserikat.
“Lalu aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, hak pemilih dan dipilih yang terhambat, keberpihakan penyelenggara pemilu, keputusan hakim yang kontroversial dan kecurangan dalam penghitungan suara,” ucapnya.
Menurutnya, dalam diskusi itu juga para narasumber mendukung penuh atas gagasan para kaum muda dari Universitas Pakuan.
“Hal ini dilakukan sebagai upaya pendidikan politik dan demokratisasi kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum, untuk mengembangkan kesadaran politiknya dalam proses demoratisasi di Indonesia baik sekala lokal maupun nasional yang tidak lepas dengan konteks kebangsaan,” tukasnya. (Andi).