BOGORDAILY – Ketua Komisi Dakwah MUI, M Cholil Nafis, turut menanggapi rencana pelaksanaan salat Jumat 2 gelombang berdasarkan ganjil-genap nomor HP yang diatur Dewan Masjid Indonesia (DMI). Cholil membandingkan hal tersebut dengan pelaksanaan salat Jumat di negara-negara Eropa.
“Informasi dari teman di Eropa saat pandemi COVID-19 begini dan masjid atau tempat ibadah tak bisa menampung semua jemaah maka dilakukan dengan model pendaftaran dari hari-hari sebelumnya dan pada saat Jumatan dilaksanakan maka di tempat shalat itu sudah tertera nama jemaah. Artinya itu teknis pengaturan untuk melakukan salat Jumat di tempat yang terbatas dengan jumlah jemaah yang lebih besar,” kata Cholil dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2020).
Cholil mengatakan penerapan skema ganjil-genap saat salat Jumat seakan salat Jumat harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun dan harus di masjid. Padahal, kata dia, umat Islam bisa melaksanakan salat Jumat di tempat yang berbeda-beda.
Cholil menjelaskan, pada dasarnya salat Jumat itu wajib bagi semua muslim. Selain itu, salat Jumat pada prinsipnya hanya dilakukan sekali di satu tempat.
“Sebab, Jumatan itu sarana kumpul-kumpul umat muslim mingguan sebagai haji orang fakir dan Lebarannya orang miskin. Namun, karena Islam berkembang pesat dan jumlah penduduk banyak, maka boleh mengadakan banyak Jumatan. Meskipun Mazhab Syafi'i tetap mensyaratkan di masjid, jemaahnya minimal 40 orang dari penduduk setempat (mustauthinin),” ujar dia.
Karena itu, menurut Cholil, salat Jumat di tempat rawan penularan Corona dapat dilakukan di beberapa tempat untuk menampung banyaknya jemaah. Itu bisa dilakukan secara bergelombang atau bisa menggantinya dengan salat Zuhur.
“Soal teknis pengaturan baiknya disesuaikan dengan kondisi masjid masing-masing, apakah dengan menolak penduduk luar daerah, masjid dibuka sampai full lalu ditutup, mendaftar sebelumnya, atau bahkan dengan ganjil genap. Jika sulit juga untuk Jumatan, maka ganti salat Jumat dengan salat Zuhur,” tuturnya.
