BOGOR DAILY – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan.
Kericuhan saling dorong-dorongan antara mahasiswa dan anggota gabungan dari Polisi, TNI dan Satpol PP itu dipicu karena mahasiswa kecewa tidak bisa bertemu langsung dengan Kepala Dinkes Kabupaten Bogor.
Karena tidak bisa ditemui, mahasiswa itupun mencoba mendorong gerbang kantor Dinkes untuk bisa bertemu langsung dengan Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Mikeu Kaltarina.
Ketua PC PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa'di mengatakan, pihaknya meminta kepada Bupati Bogor, Ade Yasin untuk segera mengevaluasi Kadinkes Mikeu Kaltarina yang terkesan menutupi aliran dana penanganan Covid-19 sebesar Rp377,3 miliar dari aggaran APBD tahun 2020.
“Dana kesehatan Rp196 miliar meliputi insentif para tenaga kesehatan Rp38,7 miliar, RSUD Cibinong Rp45,3 M, RSUD Ciawi Rp29,9, RSUD Leuwiliang Rp31,8 M, RSUD Cileungsi Rp24,7 M, dan RS khusus pasien Covid-19 Rp17,5 M, kita minta transparan mengenai itu, karena sampai saat ini dinilai belum transparan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/7/2020).
Diungkapkan oleh Imam, pihaknya juga meminta agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengusut dugaan penyelewengan anggaran non kesehatan Rp181,2 M yang meliputi belanja tidak terduga BTT Rp20 M, serta Rp152 M untuk pemberian sembako kepada keluarga terdampak Covid-19.
“Kami minta Kejari usut dugaan korupsi Dinsos dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Rp5 M, dan Rp1 M untuk Diskominfo,” tegasnya.
Ketika dikonfirmasi, Dinkes Kabupaten Bogor enggan menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. (Andi).