BOGOR DAILY – Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan raperda tentang pertanggungjadwaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019, yang dibacakan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (10/7/2020).
Menurut Ade Yasin, pada laporan total pendapatan daerah tahun 2019 setelah anggaran perubahan sebesar Rp8,14 triliun, dari anggaran sebesar Rp7,66 triliun.
“Pelampauan pendapatan daerah tersebut sebagian dibebankan kepada realisasi pendapatan pajak, yang mencapai 121,54 persen, dari anggaran yang ditetapkan,” ujarnya.
Ade Yasin menjelaskan, pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp3,16 triliun atau 118,11 persen dari anggaran sebesar Rp 2,68 triliun.
“Untuk realisasi belanja dan transper sebesar Rp7,77 triliun, dari anggaran sebesar sebesar Rp8,4 triliun. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp1,105 triliun, akibat dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menuturkan, pada penyampaian raperda tentang pertanggungjadwaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 diterima semua anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Fraksi-fraksi yang menerima raperda tentang pertanggungjadwaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 dan di rekomendasikan untuk dibahas di banggar yakni, Fraksi Gerindra, PKS, Golkar, PPB, Indonesia Perjuangan, Demokrat dan PAN.
“LKPJ sudah diserahkan dan hari ini secara resmi di paripurnakan, dan semuanya fraksi-fraksi menerima semuanya, dan akan dibahas di badan anggaran,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meninta kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) agar semuanya cepat terrealisasi programnya. Akan tetapi pada pelaksanaan kali ini, banyak SKPD ketika dipanggil untuk pembahasan selalu mendelegadsikan wakilnya.
“Kami berharap untuk kepentingan masyarakat, agar para kepala dinas berperan aktif melaksanakan pekerjaannya. Bupati sudah bekerja maksimal, jangan sampai kepala dinas kurang pro aktif akhirnya program itu tidak terealisasi,” katanya.
Untuk pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kabupaten Bogor kata politisi Gerindra itu akan dilaksanakan pada hari Senin (13/7/2020) mendatang.
“Kita akan percepat pembahasan ini, soalnya kita harus selesai pada 30 Juli nanti,” tutupnya. (Andi).