BOGORDAILY – Pengamat politik Hendri Satrio menilai rencana Presiden Jokowi untuk merampingkan lembaga bisa mempercepat kinerja pemerintah. Namun hal itu juga harus didukung oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.
“Jadi kalau ditanya apakah sudah tepat dan mempercepat kinerja pemerintah, ya secara di atas kertas perhitungannya pasti bisa, karena jadi kecil dan lebih pendek birokrasinya. Tapi apakah bisa menopang pembangunan itu tergantung dari individu yang diletakkan Pak Jokowi untuk memimpin lembaga itu, kemudian mampu nggak si individu ini menjalankan leadership untuk mempercepat kinerja pemerintah,” ujar Hendri kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).
Hendri mengatakan peleburan lembaga adalah hal yang wajar di tiap-tiap pemerintahan. Hal itu juga dilakukan oleh beberapa presiden sebelumnya.
Hendri meyakini Jokowi memiliki evaluasi terkait tiap-tiap lembaga. Dia juga menyinggung bahwa Jokowi telah mempunyai visi di era kepemimpinannya.
“Kalau ditanya apakah positif atau tidak itu yang bisa menjawab itu ya Presiden, karena yang punya evaluasi setiap lembaga ya Presiden. Jadi tujuannya ke arah mana, kan sama-sama kita mendengar Presiden mengatakan adalah yang ada visi Presiden. Jadi ya kita ikuti aja visi Presiden ke arah mana,” kata dia.
Lebih lanjut, Hendri menilai kepala lembaga yang diinginkan Jokowi adalah yang memahami keinginannya. Dia juga meminta agar peleburan lembaga itu dikaji secara komprehensif.
“Yang paham cara kerjanya Pak Jokowi dan mengerti hasil kerja yang diinginkan Pak Jokowi. Yang penting dikaji dulu benar-benar, jangan cepat,” tuturnya.
“Dalam waktu dekat ini ada 18,” kata Jokowi. Pernyataan Jokowi ini menjawab pertanyaan soal perampingan lembaga dan komisi.
Jokowi membeberkan alasan di balik niatnya merampingkan 18 lembaga dan komisi. Poin penjelasan Jokowi ialah efisiensi anggaran.
“Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” kata Jokowi.