BOGOR DAILY – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor terus bergerak mengadvokasi warga.
Terbaru, mereka turun tangan membantu bayi hidrosipalus juga sedang mengadvokasi warga Balumbangjaya, di Kecamatan Bogor Barat atas insfrastruktur jalan yang longsor sejak 2 tahun lalu.
Ketua PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS) mengatakan, Sebelum menjadi ketua partai, kritik STS pada partai adalah bahwa partai hanya bekerja turun kemasyarakat saat tahun politik kontestasi.
Pada saat itu seorang ketua partai diminta menggedong anak-anak, bahkan nenek-nenek pun akan dilakoni. Tapi tidak setelahnya.
“Konsisten dengan kritik tersebut, saat ini arahan saya pada setiap struktur partai PSI Kota Bogor adalah PSI harus kerja konstan sepanjang waktu dengan sumber daya yang ada (tentunya terbatas, red) untuk dapat melayani kebutuhan masyarkat. Selain charity sesuai kemampuan, maka strategi yang pas adalah advokasi, baik advokasi hukum , sosial maupun advokasi kebijakan,” ujarnya.
Dengan strategi advokasi, kata dia, masyarakat mendapat pendidikan politik, rakyat juga didampingi untuk bersisian berjalan bersama merebut hak-hak mereka yang diabaiikan, dirampas karena korupsi.
STS menegaskan, advokasi juga akan secara konstan dapat merubah paradigma penyelenggara negara agar menunaikan kewajibannya pada publik.
“PSI Kota Bogor saat ini sedang mengadvokasi warga balumbang bogor barat atas insfrastruktur jalan yg longsor surah 2 tahun,” katanya.
Saat ini, kata dia, pengurus DPC PSI Tanah Sereal, Bro reza dan Bendahara PSI Kota Bogor Shinta Rayani mengunjungi pasien hidrosepalus yang selama ini dilayani oleh Nan Sumiroy.
Keluarga yang anaknya menderita hidrosepalus, kata STS, adalah potret kemiskinan Kota Bogor yang tersembunyi dilorong-lorong gelap jauh dari gemerlap sekitar balai Kota Bogor.
Perawatan yang panjang anaknya menguras habis kemampuan ekonomi, psikis dan fisik keluarga ini.
STS menambahkan, pemberian bantuan PSI, layanan hebat dari LCK tidak akan menyelesaikan masalah keluarga ini. Hanya membantu sesaat.
“Kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kesehatan rakyat miskin adalah jawabannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemkot dan DPRD dengan mensuport habis-habisan RSUD Kota Bogor agar mampu menangani layanan kesehatan warga miskin. APBD pro Rakyat adalah jawabannya,” tegas pengacara senior ini.
PSI, kaya STS, saat ini tidak punya wakil di DPRD Kota Bogor. Jika ada maka PSI mampu menyuarakannya dengan kuat dan kencang.
“Mari kita bahu-membahu agar rakyat miskin bisa terlayani hak-hak dasarnya atas kesehatan, pendidikan, perumahan, layanan publik. Salam solidaritas,” pungkasnya. (*)