BOGORDAILY – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali sistem ganjil genap hari ini, Senin (3/8). Pemberlakuan sistem ganjil genap ini bertujuan untuk menekan pergerakan orang di ibu kota.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno meminta penerapan sistem ganjil genap harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat.
“Program kebijakan ganjil genap dapat diselenggarakan dengan menyeimbangkan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat mendekati kawasan perumahan dan pemukiman,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/8).
Selain transportasi umum sehat, Pemprov DKI juga harus menyediakan jaringan sepeda aman, nyaman dan selamat. Penggunaan sepeda dianggap bisa mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta.
Namun, penyediaan jaringan sepeda ini memerlukan kebijakan komprehensif antar instansi terkait di DKI Jakarta.
Dia menambahkan, selama masa pandemi Covid-19, kapasitas transportasi umum di Jakarta sebaiknya tidak mencapai 100 persen. KRL misalnya, kapasitas penumpang harus dibatasi maksimal 35 sampai 45 persen.
Pembatasan ini bertujuan untuk mendukung ketentuan protokol kesehatan menjaga jarak minimal satu meter.
“Satu kereta maksimum diisi 74 penumpang,” ujarnya.
Guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIJT), Djoko menyarankan diciptakan tiga bentuk layanan transportasi umum. Pertama, KRL lebih diprioritaskan bagi kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan.
Kemudian ada layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi dan tanpa subsidi. Kedua, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu.
Ketiga, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu.
“Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi atau dihapuskan. Anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion,” sambungnya.
Djoko juga menyarankan Bus JR Connextion dilengkapi dengan fasilitas tempat sepeda. Dengan begitu, penumpang bisa menggunakan sepeda dari rumah menuju halte bus. Setiba di halte, sepeda tersebut bisa dimasukkan ke dalam bus.
“Sepeda dinaikkan ke dalam bus. Setiba di tujuan, sepeda diturunkan dan kembali dikayuh menuju tempat kerja,” pungkasnya.