BOGOR DAILY – Pemerintah Kota Bogor berencana mengajukan pinjaman lunak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp2,05 Triliun terus menuai kontroversi dikalangan Anggota DPRD Kota Bogor.
Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan, langkah Pemkot Bogor tersebut dinilai kurang bijak, lantaran saat ini perekonomian masyarakat tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Selain itu kata ASB, dalam kurun waktu pembayaran pinjaman yang mencapai 10 tahun dengan sistem pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai nilai pinjaman yang disetujui.
“Itu sangat jelas akan semakin membebani daerah, dan akan berimbas terhadap pembangunan infrastruktur lain,” ujarnya, ketika ditemui di DPRD Kota Bogor, Senin (31/8/2020).
Dia juga mempertanyakan, apa hubungannya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dengan rencana pembangunan pusat perkantoran wali kota.
“Kajian pemulihan ekonomi Kota Bogornya dimana, apakah sebatas geliat pengerjaan proyek saja dan pemulihan ekonomi yang nyatanya seperti apa,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, seharusnya pemkot mendiskusikannya terlebih dahulu dengan DPRD.
Ia menilai, bahwa pembangunan infrastruktur Komplek Perkantoran wali kota dan GOR Pajajaran dengan dalih pemulihan ekonomi pasca Covid-19 tidak tepat.
“Apakah tidak ada program kegiatan ril yang berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi tidak secara langsung dirasakan warga,” ucapnya.
Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami. Ditengah pandemi Covid-19 seharusnya arah kebijakan pemerintah daerah difokuskan untuk pemulihan ekonomi.
“Seperti sektor pendidikan atau langka PHK yang masih terjadi dimana-mana, seharusnya perhatian pemerintah tertuju ke situ dulu supaya keadaan normal kembali,” singkatnya. (Andi).