Saturday, 20 April 2024
HomeKota BogorPSI Kota Bogor Siapkan Bantuan Hukum Gratis bagi Para Guru

PSI Kota Bogor Siapkan Bantuan Hukum Gratis bagi Para Guru

BOGOR DAILY – Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para guru di Kota Bogor.

Apalagi saat ini ada beberapa guru yang terseret-seret dalam kasus dugaan Korupsi dana BOS SD.

“Sebagai ketua PSI Kota Bogor yang diberi karunia Tuhan profesi advokat, saya ditanya berapa jasa saya bila memberikan konsultasi hukum dan pendampingan pada para kepala sekolah SD swasta Kota Bogor terkait kasus korupsi dana BOS,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, 6 orang kepala sekolah (5 berstatus ASN dan 1 swasta).

“Saya prihatin pada para kepala sekolah 32 SD swasta ini. Penghasilan mereka ada yang Rp800 ribu sampai Rp1.800.000,” jelasnya.

Dan mereka, kata Sugeng, terkait kasus dana BOS Kota Bogor karena mengikuti arahan K3S, yang mengarahkan agar pencetakan soal terpusat pada koordinasi K3S.

Padahal mereka bisa membuat soal sendiri dan mencetak sendiri soal-soal ujian secara otonom.

“Saya sampaikan bahwa saya akan layani para guru tersebut dengan free of charge alias Probono,” tegasnya.

Bagaimana mungkin, bebernya, membebankan jasa hukum pada mereka para guru yang pengahsilannya banyak dibawah UMR, sementara tanggung jawab mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia ada pada pundak mereka.

“Saya ingin meringankan keresahan mereka terkait dengan masalah hukum dengan probono, tidak perlu mikir bayar jasa hukum,” kata pria yang akrab dipanggil STS ini.

STS menegaskan, yang penting para guru SD ini sehat selalu dan mampu mengajar dengan penuh kasih sayang pada muridnya.

PSI Kota Bogor berkomitmen anti korupsi dan melayani masyarakat termasuk para guru. Aktivitas politik PSI tidak boleh hanya saat tahun politik kontestasi.

“Saya beri arahan selalu pada struktur PSI bahwa kerja politik adalah kerja melayani kepentingan umum; pendidikan, kesehatan, layanan publik, good governance, perlindungan hak-hak perempuan anak, kesetaraan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi berbasis SARA dan yang lainnya,” ujarnya.

Urusan layanan umum seabreg-abgreg, bekerja politik harus siap mendengar dan memberi solusi pad rakyat.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here