Sempat Ditunda, Gaji dan THR PNS ke-13 Ada Lagi Tahun Depan

Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Sapa Peserta Vaksinasi Merdeka di IPB Akibat Pohon Tumbang di Depok, Jalur KRL Bogor Masih Diperbaiki Breaking News, Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak di Papua Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 15 September 2021 Cek Para Semifinalis Mojang Jajaka Kota Bogor Disini!

Nasional · 15 Agu 2020 09:32 WIB

Sempat Ditunda, Gaji dan THR PNS ke-13 Ada Lagi Tahun Depan


 Sempat Ditunda, Gaji dan THR PNS ke-13 Ada Lagi Tahun Depan Perbesar

BOGOR DAILY-  Pemerintah sempat menunda pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk para abdi negara. Hal ini karena pemerintah memprioritaskan anggaran untuk penanganan Corona di Indonesia.

Namun dalam RAPBN 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika pembayaran gaji 13 dan THR akan kembali normal dan sesuai dengan aturan yang ada.

Sri Mulyani menyebut untuk tahun anggaran 2021 belanja pegawai masih akan terus dijaga efisiensinya. Misalnya untuk gaji 13 dan tunjangan hari raya (THR) akan sesuai dengan tahun sebelumnya.

Baca Juga  Segera Rilis di Indonesia, Ini Keunggulan OPPO Reno4 F

“Pemerintah memberikan gaji 13 dan THR sesuai policy tahun sebelumnya, yaitu dengan penghitungan penuh sesuai dengan tunjangan kinerja mereka,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/8/2020).

Melansir Buku II Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020), belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2021 direncanakan sebesar Rp 1.029,86 triliun. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji 13 serta THR.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis. Lalu juga melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang. Belanja K/L itu juga ditujukan untuk melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak COVID-19 secara sangat selektif.

Baca Juga  Gedung Kejagung yang Habis Terbakar Belum Diasuransi

Sri Mulyani mengatakan untuk jumlah pegawai juga akan dikendalikan, karena saat ini proses bisnis makin efisien. Selain itu belanja barang di Kementerian Lembaga juga akan tetap efisien. Apalagi dengan work from home (WFH) dengan kebijakan inovasi open space, dukungan IT dan birokrasi yang efisien bisa membuat lebih baik.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Masa Peralihan Musim

22 September 2021 - 23:30 WIB

Peralihan

Tangkal Hoaks, AMSI Jabar Gelar Pelatihan Literasi Berita

22 September 2021 - 21:20 WIB

AMSI

MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM Agar Usaha Terus Bergerak

22 September 2021 - 20:57 WIB

Asosiasi

Tasikmalaya Masih di Level 3, Covid-19 Sudah Melandai

22 September 2021 - 20:09 WIB

Tasikmalaya

Ribuan Atap Pabrik di Jabar Diwajibkan Memakai Panel Surya

22 September 2021 - 19:16 WIB

atap

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Rumah Sakit

22 September 2021 - 19:00 WIB

Gelombang ketiga
Trending di Nasional