Elly Rachmat Yasin : Perumnas harus bertanggung jawab Pada Kebutuhan Rakyat akan Rumah

BOGOR DAILY – Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin mendorong perusahaan BUMN sektor perumahan Perum Perumnas utamakan ketersediaan perumahan untuk rakyat.

“Perumnas harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat akan rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga yang baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan secara sosial,” papar Elly kepada wartawan, (15/9/2020).

Dikatakan Elly, dalam beberapa rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Perumnas yang 100 persen sahamnya milik negara ini mengaku kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga memerlukan dukungan penyertaan modal negara (PMN).

Namun, lanjutnya, sejak didirikan tahun 1974 hingga kini, rumah yang dibangun Perumnas bisa dibilang masih dinikmati kalangan tertentu. Seperti aparat negara maupun pegawai negeri sipil.

“Sedangkan kalangan petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal belum bisa menjangkaunya, meskipun mereka memiliki usaha,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini Perumnas justru banyak membangun perumahan dan apartemen untuk kelas menengah. Memang pangsa pasar kelas menengah menggiurkan dalam kancah bisnis perumahan.

“Tetapi, kalau Perumnas ikut-ikutan trend bisnis seperti itu, lalu siapa yang mepedulikan kebutuhan rumah bagi sektor informal?,” tanyanya.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan rumah hingga tahun 2025 sebanyak 30 juta unit lebih. Karena itu, program pemerintah mengenai Sejuta Rumah untuk rakyat ternyata masih kurang. Semakin tahun kebutuhan rakyat akan rumah semakin tinggi.

“Di sinilah BUMN harus hadir membantu pemerintah dalam menyediakan rumah yang terjangkau. Rakyat tetap membayar, tidak gratis,” jelas politisi PPP itu.

Elly juga menjelaskan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

“Kenyataannya negara masih belum mampu merealisasikan kewajibannya itu. Maka, Perumnas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan rumah untuk rakyat tidak boleh lepas tangan,”

Tahun ini, Perumnas memperoleh dana talangan Rp. 650 miliar untuk membiayai 56 proyek perumahan di beberapa daerah.

“Pertanyaannya, apakah proyek tersebut meliputi pembangunan rumah murah? Bisnis Perumnas yang terpenting menurut saya, memperbanyak perumahan murah. Yang darurat saat ini adalah kebutuhan rumah yang terjangkau untuk pelaku usaha mikro,” paparnya lagi.

Dikatakannya, muncul keluhan di masyarakat bahwa perumahan yang dibangun oleh Perumnas sama mahalnya dengan properti swasta.

“Masyarakat tahunya Perumnas itu BUMN, milik negara, tetapi harga perumahannya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan Rp. 5 juta per bulan,” pungkasnya. (*)