Pemkab Bogor Bentuk Gerakan 12 Ribu Masker

BOGOR DAILY – Pemerintah Kabupaten Bogor akan gencarkan gerakan penyebaran 12 ribu masker untuk masyarakat sampai tingkat pelosok desa.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, gerakan masker untuk masyarakat itu sesuai arahan dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Desa.

“Kita beberapa kali zoom meeting dengan Mendagri, BNPB, Menteri Desa. Jadi nasional itu 1,5 formula nya satu penduduk dikasih dua masker. Artinya, jika penduduk Indonesia di rata-ratakan kurang lebih 250 juta. Maka satu penduduk dikasih dua berarti setengah miliar dan itu merupakan gerakan masker nasional,” ujar Iwan, usai menghadiri pelantikan TP PKK di Gedung Serbaguna Satu Setda Kabupaten Bogor, Selasa (8/9/2020).

Maka kata Iwan, jika untuk Kabupaten Bogor tersendiri menyesuaikan dengan jumlah penduduk yakni enam juta penduduk.

“Kita hitung jumlah penduduk kurang lebih enam juta, berati 12 juta. Makannya di Bogor tingkat lokalnya itu gerakan 12 juta masker,” katanya.

Untuk gerakan 12 juta masker tersendiri itu bersumber dari anggaran dana desa (ADD). Dengan melibatkan UMKM setempat (di desa) untuk diberdayakan dalam pembuatan masker.

“Karena kalau kita hitung per desa itu. Misal satu desa empat ribu penduduk, itu dikali dua. Berati harus punya delapan rebu, anggarannya dari DD dan swadaya juga,” ucapnya.

Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor tentunya harus dibentuk juga desa aman dari Covid-19.

“Kalau ada satu kecamatan yang tidak mampu, misalnya untuk satu desa dulu, itu kebangetan. Nanti kita akan lihat, berarti tidak ada niat kuat untuk itu (penanganan Covid-19),” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya menjelaskan, sesuai dengan arahan Menteri Desa bahwa gerakan masker bersumber dari anggaran DD.

“Jadi mengenai gerakan masker ini di luar dana yang dialokasikan. Jadi masing-masing desa harus menghitung. Untuk anggaran yang kemarin sudah dilaksanakan, untuk penanganan Covid-19, infrastruktur, BLT dana desa, kira kira tersisa berapa, itu dihitung dan dipergunakan untuk gerakan masker ini,” jelasnya.

Dikhawatirkan adanya penggelembungan karena harga masker variatif Ade menegaskan, bahwa semua UMKM yang ada di desa harus diberdayakan.

“Sebetulnya masalah kelayakan. Bisa lima ribu atau empat ribu. Kan desa harus memberdayakan UMKM atau tukang jahit. Itu nanti desa membelinya bumdes. Dan jangan ada mark up, tapi masyarakat bisa ada tambahan penghasilan,” tegasnya. (Andi).