BOGOR DAILY – Desakan agar pilkada serentak 2020 ditunda terus bermunculan. Tokoh nasional/ekonom senior Rizal Ramli (RR) menilai, Pemerintah harus menunda pilkada meski mendorong roda perekonomian.
Demikian disampaikan Rizal mengomentari pernyataan Mendagri Tito Karnavian bahwa pilkada bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
“Mas Tito benar (pilkada mendorong pertumbuhan ekonomi). Biaya dari negara Rp20 triliun, sementara biaya dari peserta sekitar 10 kali lipatnya. Total stimulus sekitar Rp200 triliun,” ujar RR, begawan ekonomi dalam akun Twitter-nya, Sabtu (26/9/202/).
“Tapi resiko kematian Covid-19 besar. Utamakan kemanusian, ingat Pancasila, jangan pidato doang. Undur, tunda pilkada serentak,” ungkap Menko Perekonomian masa Presiden Gus Dur ini.
Sementara, Koordinator Petisi 28 Haris Rusli Moty menngatakan pilkada langsung di masa pandemi melanggar dua protokol darurat sekaligus.
“Pertama, melanggar protokol darurat ekonomi menghadapi resesi yang membutuhkan penghematan. Pilkada langsung hamburkan duit,” ujar Moty.
Kedua, sambung eks ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, pilkada serentak melanggar protokol darurat kesehatan menghadapi Covid yaitu ‘physical distancing‘.
Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi berujar, yang mendesak pilkada serentak tetap berjalan adalah raja tega.
“Menurut Anda, berapa korban nyawa yang akan terjadi jika pilkada serentak tetap dilaksanakan? Kata mereka, Pemilu 2019 menelan korban tewas lebih dari 800 orang, mayoritas malah anggota KPPS, gak masalah tuh bagi kita. Susah bicara nyawa dengan Si Raja Tega,” kecamnya. (*)