BOGOR DAILY- Sebanyak 964 aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan gelombang aksi buruh atau pekerja menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Menyikapi adanya rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang ditetapkan, mulai hari ini kami laksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka menjaga serta menjamin keselamatan masyarakat sekitar maupun bagi buruh yang akan melaksanakan unjuk rasa,” kaya Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy.
Pengamanan yang dilakukan oleh jajaran personel Polres Bogor, TNI, Dishub, Satpol PP hingga BKO Brimob meliputi orang, benda dan lokasi yang dijadikan sebagai tempat berorasi atau unjuk rasa.
“Sasaran pengamanan yang kami lakukan meliputi peserta unjuk rasa, masyarakat sekitar, Benda yaitu fasilitas atau sarana prasarana publik atau milik perorangan/perusahaan, dan objek pengamanan di lokasi yang dijadikan tempat unjuk rasa,” jelasnya.
Berdasarkan data monitoring, terdapt 125 perusahan di Kabupaten Bogor yang akan melakukan aksi penolakan seperti mogok kerja ataupun unjuk rasa.
“Tentunya kami sudah mengantisipasi rencana pengamanan itu semua terbagi 3 rancangan Satgas yaitu, Satgas Premtif, Satgas Preventif dan Satgas Represif. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga tetap membiasakan melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” tutup Roland.