BOGOR DAILY- Beragam produk hukum yang terbit di tanah air mirip dengan sambungan kabel listrik yang kusut tak beraturan. Terjadi tumpang tindih hukum, superbirokratis, memungkinkan kolusi, dan ekonomi biaya tinggi.
“Tidak melahirkan klaster pengusaha, dan akhirnya tergantung impor,” tuturnya sembari mengunggah foto instalasi kabel yang kusut sebagai gambaran produk hukum Indonesia, Sabtu (10/10). Pernyataan ini lantas dibenarkan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan mengurai solusi agar kabel kusut bisa lurus dan rapi. Baginya, solusi tersebut adalah tindakan tegas terhadap birokrasi, bukan penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan pemerintah.
Rizal Ramli menilai UU Ciptaker buruk karena akan memberi konsesi tambang, tanah, dan hutan tanpa batas. Apalagi jika meniadakan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan mengesampingkan hak-hak warga lokal.