Anggaran Jalur Puncak 2 Pemkab Bogor Ditolak Pusat

  • Whatsapp
foto: detik

BOGOR DAILY- Pemerintah Kabupaten Bogor mulai membuka jalan untuk pembangunan jalur Puncak dua awal November 2020 lalu. Pemda berharap, bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Namun rupanya, pemerintah pusat tidak setuju anggaran untuk pembukaan jalur Puncak 2 tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Banggar DPR Mulyadi. Dia menilai, pemerintah pusat lebih setuju memperlebar jalan eksisting Puncak ketimbang membuka jalur Puncak 2.

Read More

Mulyadi diketahui anggota DPR dapil Kabupaten Bogor. Dia salah satu yang keras menyuarakan agar Puncak 2 segera dibangun demi warga Kabupaten Bogor.

“Pemerintah mengatakan, untuk periode 2021 menguatkan jalur Puncak eksisting dengan pelebaran. Lalu saya protes lagi kenapa pelebaran? Itu malah menimbulkan masalah baru, karena pelebaran hanya akan menjadi tempat parkir nantinya, kemudian memicu terjadinya longsor. Tapi mereka masih tetap bertahan tidak menyetujui,” jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (21/11).

Politikus Gerindra ini juga mengungkapkan sejumlah alasan lain kenapa pemerintah pusat tak ingin membangun jalur Puncak 2. Salah satunya, karena menguntungkan pengusaha properti di jalur tersebut.

Hal inilah yang membuat Mulyadi tak habis pikir. Sebab, hal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama.

“Kalau pertimbangan pengusaha properti, apa salahnya pengusaha diajak duduk bareng, bicara bersama dengan pemerintah,” kata Mulyadi lagi.

Sekedar informasi, jalur Puncak 2 memang membelah Palm Hill Golf Sentul, pemiliknya merupakan Tommy Soeharto.

Pindah Jalur
Di sisi lain, Mulyadi mengusulkan, apabila memang pemerintah pusat tak setuju jalur Puncak 2 yang direncanakan saat ini, bisa diubah rutenya.

“Ganti jalur lewat tol Gunung Putri masuk ke arah Cibadak. Tapi ini memakan biaya yang sangat besar dan lebih jauh,” terang dia.

Sementara jalur yang diusulkan sekarang, kata dia lagi, biayanya sangat murah, hanya sekitar Rp1,3 triliun. Karena pengusaha dan warga sudah merelakan tanahnya untuk dijadikan jalur Puncak 2 dengan lebar jalan 30 meter tersebut.

“Pemerintah tidak sampai 10 persen bebaskan lahan, sisanya hibah, dari pengusaha dan masyarakat,” terang Mulyadi.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya kembali membuka Jalur Poros Tengah Timur (Puncak II), Senin (2/11). Bekerjasama dengan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, jalan yang akan dibuka sepanjang 1,1 kilometer dengan lebar 30 meter.

Pemkab Bogor sendiri menggelontorkan Rp5 miliar agar Kodim bisa mengerjakan jalan mulai tertutup, setelah pengerjaannya mangkrak sejak 2015. Ade berharap, dengan membuka secuil jalan ini, ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan jalan ini.

“Jalan ini bukan hanya untuk memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilintasi jalan ini. Seperti Sukamakmur, Cariu dan Tanjungsari,” kata Ade Yasin.

APBD Tak Cukup
Ade menjelaskan, lebar jalan 30 meter yang akan dibuka. Badan jalan menghabiskan lebar 18 meter, 10 meter untuk green belt dan 2 meter drainase. Rencananya, Jalur Puncak 2 akan tembus hingga Cianjur sepanjang 48,5 kilometer.

“Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pemerintah pusat ya. Karena jika menggunakan APBD, tidak akan cukup kita sudah estimasi dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di sini sekitar Rp1,3 triliun,” kata dia.

Loading...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *