BOGORDAILY-Pemerintah Kabupaten Bogor masih ragu untuk melaksanakan kebijakan sekolah tatap muka pada 2021.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pembelajaran tatap muka 2021 menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, baik pemerintah ataupun orang tua murid.
Sebab, saat ini jumlah kasus covid-19 terus meningkat meski KBM dilakukan di rumah.
“Banyak keluhan dari orang tua tentang pembelajaran tatap muka, tapi ada sebagian juga yang ingin sekolah tatap muka karena terus terang banyak orang tua yang kewalahan anaknya di rumah” kata Ade Yasin.
Ade Yasin menerangkan bahwa jika konsep pembelajaran tatap muka 2021 tetap diberlakukan maka pihaknya akan di mengurangi jumlah murid di setiap kelas.
“Nah, walaupun nantinya diberlakukan sekolah tatap muka, kemungkinan perkelas akan diberlakukan 10 orang saja yang awalnya 30 perkelas,” ia meneruskan.
Selain itu, ia akan membuat surat pernyataan bagi orang tua murid yang mengijinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka, agar tidak ada komplain orang tua jika kemudian ada hal-hal yng tidak diinginkan.
“Nanti untuk orang tua yang mengijinkan anaknya sekolah tatap muka, saya haruskan untuk membuat surat pernyataan. Tapi kalau yang tidak mau tatap muka pun tidak apa-apa, kita sudah pasilitasi WiFi di beberapa titik desa,” ungkapnya.
Dengan itu, Ade Yasin menyatakan sikap bahwa pihaknya belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang mana menurutnya hal tersebut beresiko tinggi paparan covid-19.
“Kalau saran dari saya jangan dulu, karena yang dewasa saja belum benar-benar patuh pada protokol kesehatan, apalagi anak-anak, siapa yang memastikan anak betah pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan? Ini harus dipertimbangkan, karena saya juga tidak bisa menahan itu, karena itu merupakan keputusan menteri,” bebernya.
Di akhir pembicaraannya, ia mempertegas bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan satu pihak, ia menyerahkan kepada pihak orang tua tentang kesiapan tatap muka tersebut.
“Intinya, dari saya, sekolah boleh, tidak sekolah pun tidak apa-apa. tapi saya pribadi memilih tidak, tapi pak Mentri memperbolehkan,” pungkasnya. (Egi)