Gegap gempita tuntutan reshuffle ternyata ibarat gayung tidak bersambut. Pergantian menteri dikhawatirkan tidak akan mengatrol kinerja kabinet, karena lebih didasarkan kepada alasan politik. Salah satu adalah penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Banyak pendukung Jokowi kecewa dengan akrobat politik dalam setiap kali otak-atik penetapan kabinet. Masuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan masih dapat ditolerir. Namun ketika Sandiaga Uno, juga ikut-ikut direkrut dalam Kabinet Indonesia Maju, mereka menilai ini benar-benar sebagai komedi yang tidak lucu.
Setelah peran polisi dan tentara dapat diandalkan dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif, maka peran parpol dan massa pendukung mulai disingkirkan. Reshuffle tersebut secara tersirat merefleksikan bahwa presiden tidak hanya memiliki hak prerogatif, tetapi juga kekuasaan yang otoritatif. Apa yang dilakukan presiden lebih jauh juga ingin menunjukkan, terlepas dari benar tidaknya kebijakannya, bahwa ia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini.
Jika parpol pendukung bisa menahan diri karena alasan pragmatis untuk pemilu tahun 2024, maka dipastikan reshuffle tersebut akan menebar kekecewaan di kalangan ormas/relawan dan massa pendukungnya. Apalagi justru ada beberapa menteri yang dikategorikan memiliki rapor merah malah tidak disentuh. Hal ini misalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian dan lain-lain.
Reshuffle sebagai produk politis mengindikasikan beberapa hal, pertama presiden ingin menjadi penentu suksesi kekuasaan pada tahun 2024 dan menghancurkan manuver parpol. Kedua, good bye para pendukung yang sejak tahun 2014 telah mengawal presiden. Ketiga, para oligarki yang bermain di sektor ekstraktif dan sumberdaya seperti pertambangan, pertanahan, kehutanan, dan pertanian, akan tetap eksis bersama modus kotor rentenya.
Kita tentu tidak bisa berkomentar apakah yang dilakukan presiden ini sebagai perbuatan buruk, ingkar, khianat, dan culas; namun inilah politik. Tentu presiden sudah paham dengan hukum aksi reaksi, karena setiap tindakan (politis) selalu ada resiko dan konsekuensinya. Presiden tokh tetap harus mengambil keputusan, mengingat oposisi politik paska FPI dan MRS akan berlanjut dan lebih bergerak ke tengah yang melibatkan kelas menengah dan kaum intelektual.
Yang menarik adalah hadirnya kaum muda dalam jajaran kabinet yang baru yang disebut Gang Erick Tohir dan tokoh yang katanya punya debut bisnis moncer. Kita harus mengapresiasi dengan penunjukan mereka yang konon ditargetkan dapat mendongkrak pertumbuhan. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah rakyat mendapat lost atau gain.
Ditulis Oleh
Indro Tjahyono, Pengamat Politik