BOGOR DAILY – Dimasa pandemi, banyak bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Namun sayang, ada saja oknum yang yang membuat warga penerima bantuan bete, karena berupaya mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Salah satunya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako tersebut kerap membuat penerimanya kesal alias bete.
Warga Desa Gunungmulya Kecamatan Tenjolaya yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan sangat kecewa dengan pembagian BPNT saat ini.
Sebab, buah yang disalurkan tidak layak dikonsumsi oleh warga penerima. Iapun berharap kepada agen harus selektif dalam memilih komoditi yang akan dikonsumsi warga toh inikan kami belanja ke agen dari kartu merah putih yang bernominal Rp. 200.000/bulan.
Baron selaku tokoh muda Tenjolaya angkat bicara. Terkait BPNT akan selalu bergejolak di bawah ketika hak warga penerima (KPM) dirugikan oleh para penyalur produk.
Selain itu, ia menilai sistem penyaluran sembako sarat dengan unsur rebutan lapak bisnis sehingga program BPNT begitu seksi dan jadi ajang rebutan bagi kelompok atau perorangan yang ngin menjadi penyuplai komoditi tanpa melihat kualitas produk.
“Ini adalah PR Pemerintah agar Program BPNT baiknya di kembalikan dan dirubah secara sistem sehingga penyaluran tepat sasaran dan tepat guna,”terangnya.
Ia pun mengurai satu persatu soal besaran budget dan realisasi produk yang dibelanjakan. Menurutnya, KPM banyak yang dirugikan karena warga penerima memiliki uang Rp. 200.000 untuk budget pembelanjaan dengan uraian sbb.
– Hewani Rp. 35.000
– Nabati Rp. 10.000
– Vitamin Rp. 15.000
– Beras Rp. 130.000
– Adm Agen Rp. 10.000
Total Rp. 200.000 Mutlak Uang KPM dalam kartu BPNT
“Kami berharap biarkan warga diberi uang tunai BPNT, sehingga bisa belanja ke e-warung setempat sesuai keinginan kpm dan di situ para agen menyediakan produk yang dibutuhkan KPM, “terangnya.
Dikonfirmasi hal tersebut, Sekretaris Dinas (Sekdis) Sosial Supriadi mengatakan, pihak hanya memonitor dan mengawasi saja.
Kalau ada yang mengaku suplier komoditi yang direkomendasi oleh Dinsos itu tidak benar. Sampai saat ini pihak kami tidak pernah merekom para penyuplai komoditi BPNT, apa yang selama ini beredar isu di bawah,” tandasnya (Cr1)***