Bogordaily.net – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) minta dana kelurahan dialokasikan kembali, saat rapat dewan pengurus di Kota Bogor pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Dalam pertemuan tersebut kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah, terkait dana kelurahan. Menurut Bima, dana kelurahan dialokasikan kembali karena, penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.
“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan,”ucapnya.
Bima mengatakan bahwa, dana tersebut diperlukan saat pandemi ini.
“Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” ungkap Bima Arya.
Kemudian kata Bima terkait dengan Pilkada serentak, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta, hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif, agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.
Wali Kota Bogor itu menambahkan, adanya edukasi kepada masyarakat terkait pilkada serentak.
“Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tambahnya.
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
“Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota,” kata Bima.
Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.
“Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya.
“Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi,” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.
Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir , pertemuan juga ini akan dihadiri Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Kediri Abdullah Abu bakar, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Lalu, ada Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Kupang Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Tarakan Khairul, dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.
Secara daring akan diikuti oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus, dan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Usai rapat, Apeksi juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Forum Rektor Indonesia, UCLG, Systemiq, Katadata dan Universitas Pertamina. adv