Bogordaily.net – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Rabu 3 Maret 2021. Pda kesempatan itu Jokowi menyoal bencana Indonesia.
Hadir dalam Rakornas ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Ada pula sejumlah menteri kabinet lainnya serta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Ditambah Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2021 Indonesia menghadapi banyak bencana.
Bukan hanya bencana alam tapi juga bencana non alam, berupa pandemi Covid-19.
Situasi yang mengharuskan bangsa ini bangkit secara bersamaan dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi.
“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional tapi juga skala global. Lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat harus inovatif dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia masuk dalam 35 besar negara paling rawan terjadinya bencana.
Bahkan berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam satu tahun, ada 3253 kali terjadi bencana atau dalam sehari terjadi sekira sembilan kali bencana.
“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang pencegahan-pencegahan. Jangan terlambat, ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan bukan itu. Tapi jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik,” harapnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana.
Tidak boleh pemerintah pusat dan daerah saling menyalahkan tapi harus bersinergi untuk penanggulangan bencana.
Disamping itu, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2020 lalu terkait induk penggulangan bencana 2020-2024.
Namun Jokowi mengingatkan bahwa ‘grand design' jangka panjang memang penting.
Tapi itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan dalam perencanaan termasuk tata ruang dan memperhatikan aspek kerawanan bencana serta audit pengendalian kebijakan.
“Ini yang sudah berulang-ulang saya sampaikan dan saya ingin menegaskan beberapa hal yang pertama jangan sibuk membuat aturan. Tapi yang utama adalah peksanaan di lapangan, karena itu yang dilihat oleh masyarakat. Itu yang dilihat oleh rakyat, yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar di lapangan. Misalnya urusan gempa, standar bangunan yang tahan gempa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Hal-hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya,” ungkap Jokowi.
Yang kedua, Jokowi menyebutkan kebijakan untuk mengurangi resiko bencana, harus benar-benar terintegrasi apa yang ada di hulu dan hilir.
Semua stakeholder tidak boleh ada ego sektoral dan ego daerah.
“Semua harus benar-benar terintegrasi, semua saling mengisi, semua saling menutupi, tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya bukan urusan saya, hati-hati ini bencana, berbeda dengan dengan hal-hal yang normal,” ujar Jokowi.
Sementata ketiga, Jokowi menyampaikan bahwa manjemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi harus cepat.
Agar, pascabencana semua kerusakan segera dilakukan perbaikan.
“Karena kecepatan itu yang ditanya oleh rakyat, kecepatan yang dlihat oleh rakyat jangan ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu gerak cepat dalam menanggapi dan menanggulangi bencana.
“Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban,” tambah Jokowi.
Jokowi juga meminta masyarakat selalu diberikan ilustrasi, simulasi terkait kebencanaan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga.
“Sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada,” harapnya.
Meskipun mwngkritik jalannya penanganan bencana, Jokowi pun mengapresiasi kinerja BNPB yanh selama Ini selalu menjadi gada terdepan menanggulangi bencana di Indonesia.
“Terimakasih, apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginua kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya bekerja untuk menanggulangi dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Dan pengalaman ini harus kita jadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapai segala bentuk bencana,” apresiasi Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , Doni Monardo menyebutkan selama setahun atau pada awal Februari 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 3.253 kejadian bencana terjadi di Indonesia.
“Dari awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Ini artinya setiap hari setidaknya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi,” ungkap Doni.
Doni menyebut kejadian bencana tersebut di antaranya gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung.
Setiap bencana selalu diikuti oleh kehilangan korban jiwa dan harta benda dengan kerugian yang fantastis.
“Setiap kejadian bencana selalu diikuti kehilangan harta benda dan korban jiwa. Ibu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun, angka yang sangat besar,” kata Doni.
Doni juga menjelaskan rata-rata korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir ini sebanyak 1.183 orang meninggal dunia.
“Belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir rata-rata 1.183 meninggal akibat bencana,” tuturnya.
Bahkan, kata Doni, Indonesia oleh Bank Dunia juga disebutkan bahwa Indonesia salah satu dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko bencana tertinggi.
“Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara yang memiliki risiko bencana tertinggi di dunia,” ungkapnya.***