Bogordaily.net – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor bangun sinegritas dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor pada Jumat, 19 Maret 2021.
KPAD menghadirkan seluruh Komisioner yaitu J. Jopie Gilalo, Waspada, Erwin Suriana, Sofian, Heni Rustiani, Wita Hastuti, Andika Rachma, Asep Saepudin dan Hendra Bachtiar.
Sementara dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor telah hadir Teguh Widodo, Robinton Sitorus, Daen Nuhdiana, dan tampak hadir juga DP3AP2KB.
Kegiatan ini mirip dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) diawali dengan Ucapan Selamat datang, dan perkenalan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, yang dipimpin oleh Teguh Widodo.
Selanjutnya, Ketua KPAD Jopie Gilalo menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan hari ini.
Jopie Gilalo dalam sambutannya diawali dengan penyampaian ucapan terimakasih dan memperkenalkan sembilan komisoner yang hadir.
Ia mengatakan bahwa, KPAD merupakan lembaga independent, yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan Pelindungan Anak.
“Sebagai lembaga yang baru, KPAD senantiasa membangun sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor,” kata Jopie.
Kemudian, Jopie mempersilahkan Erwin Suriana Sekretaris KPAD, untuk menyampaikan hal – hal terkait kelembagaan KPAD.
Dalam kesempatan tersebut Erwin menyampaikan, beberapa hal terkait kelembagaan KPAD diantaranya dasar hukum, Visi, Misi dan sumber daya yang ada di KPAD, termasuk anggaran yang saat ini dinilai masih sangat terbatas.
Kemudian, Waspada selaku Wakil Ketua menyampaikan Tugas dan Fungsi KPAD, serta kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh KPAD, dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan.
“Kegiatan ini dilaksanakan terbagi menjadi dua yakni, kegiatan berbasis tugas, dan fungsi KPAD dan kegiatan yang berbasis bidang,” ucap Waspada.
Waspada menyampaikan, adapun kegiatan KPAD berbasis tugas dan fungsi.
“Pengaduan, ada 17 kasus yang sudah ditangani seperti kekerasan seksual, perebutan kuasa asuh, bullying dan trafficking. Mediasi, ada kasus telah dimesiasi, dan 3 kasus dalam proses mediasi,” jelasnya.
Waspada menambahkan ada 17 kasus dalam kasus Penelaahan.
“Telah dilakukan penelaahan terhadap 17 kasus pengaduan langsung dan 13 kasus berbasis berita media online,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan Pengawasan berbagai kasus kekerasan terhadap anak dan juga menjalin koordinasi dengan OPD, yang ada dilingkungan Pemkab Bogor, dan juga lembaga lain yang dibentuk masyarakat terkait perlindungan anak.
Dalam paparannya, Waspada juga menyampaikan bahwa saat ini KPAD juga sudah menyiapkan Draf Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah tentang KPAD.
“Hal ini nantinya akan dijadikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten, maupun DPRD khusunya Komisi IV,” ungkap Waspada.
Selain itu Waspada juga menguraikan berbagai kegiatan KPAD yang berbasis bidang.
“Bidang Pendidikan, Bidang Agama dan Budaya, Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Bidang Anak berhadapan Dengan Hukum, Bidang Pengasuhan Alternatif, Bidang Kesehatan dan Teknologi Informasi, Bidang Hak Sipil serta Bidang Traficking,” ungkap Waspada.
Di tempat yang sama Teguh Widodo, menyampaikan apresiasi kepada KPAD, walaupun baru dibentuk dan dengan anggaran terbatas sudah mampu melaksanakan kegiatan – kegiatan, yang cukup banyak dan respon masyarakat juga sangat tinggi, terbukti dengan banyaknya pengaduan.
Dalam kesempatan itu Teguh menyampaikan bahwa, Komisi IV sangat mendukung keberadaan KPAD dan akan mengupayakan peningkatan anggaran, serta mendorong terbitnya Perbub serta Perda tentang KPAD.
Pernyataan Teguh tersebut langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh Komisoner KPAD.
Berikutnya, tanggapan dari Robinton yang sangat mengapresiasi kinerja KPAD yang baru berdiri.
Sebagaimana Teguh, Robinton juga sangat mensupport KPAD dan juga akan menodorong terbitnya Perda, agar secera kelembagaan KPAD lebih kuat.
“Pesan saya, KPAD juga melakukan pengawasan terhadap jajanan anak – anak, apalagi nanti jika sudah ada pembelajaran tatap muka,” kata Robinton.
Selanjutnya Daen Nuhdiana. cukup banyak menyampaikan tanggapan dan respons terkait paparan KPAD, diantaranya menanggapi soal kecilnya anggaran KPAD, yang wilayah kerjanya cukup luas 40 Kecamatan dan 435 Desa serta Kelurahan.
“Dengan wilayah yang cukup luas di 40 kecamatan, 345 kecamatan, tentu anggaran KPAD harus ditambah,” tegas Daen.
Selain itu sama dengan Teguh dan Robinson, Daen juga sepakat mendorong adanya Perda Tentang KPAD, mudah-mudahan bisa jadi inisiatif DPRD, dan akan diusulkan kepada Pimpinan Komisi IV.
Kegiatan ini ditutup dengan ucapan terima kasih dari Ketua KPAD Jopie Gilalo, kepada pimpinan rapat dan seluruh jajaran Komisi IV atas dukungan dan supportnya kepada KPAD.
Lalu, Teguh Widodo berpesan kepada KPAD dan Komisi IV untuk terus berkoordinasi dan bersama membangun sinegritas. Adv