Bogordaily.net – Anggota DPR RI F-PPP Dapil V Kabupaten Bogor Elly Yasin datang untuk memberikan sambutan di Kegiatan Relokasi dan Undang-undang Cipta Kerja pada Kamis, 29 April 2021.
Acara yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI ini, untuk mensosialisasikan pemulihan ekonomi.
Dalam keterangan tertulisnya, Elly Yasin mengatakan dirinya datang untuk memberikan sambutan.
“Beberapa hari kemarin saya membuka Sosialisasi Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Kegiatan Relokasi dan Undang-undang Cipta Kerja,” katanya.
Lanjutnya, kegiatan Cipta Kerja ini merupakan salah satu upaya penyemangat kepada pelaku usaha, yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini untuk bangkit bersama.
Dalam sambutannya, Elly mendorong Menteri Investasi yang sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang baru dilantik untuk bekerja lebih cepat merealisasikan investasi agar 10 juta pengangguran di negeri ini segera terserap ke dalam lapangan kerja.
“Mengingat angkatan kerja membludak sedangkan lapangan kerja melambat. Setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangatlah mendesak. Ini bahaya kalau tidak segera disikapi dengan perluasan lapangan kerja secara nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan investasi di Indonesia sekitar Rp 5.900 triliun untuk bisa mendorong ekonomi tumbuh sekitar 6,4% pada 2021 dan seterusnya.
Sekaligus untuk memastikan Indonesia bisa lolos dari “jebakan” middle income trap sebelum tahun 2045.
Menurutnya, saat ini perekonomian nasional masih dalam situasi memprihatinkan, APBN 2020 lalu minus hampir seribu triliun akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah, sedangkan pendapatan negara hanya Rp. 1.600 triliun, dan belanja meningkat mencapai Rp. 2.600 triliun.
“Setahun lebih pandemi Covid-19 juga menyebabkan pengangguran di Indonesia hampir mencapai 10 juta orang. Kemiskinan tahun 2020 naik 2,76 juta orang sehingga total kemiskinan menjadi 27,55 juta orang,” katanya.
Elly berpandangan bahwa, Indonesia membutuhkan terobosan-terobosan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara, agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Karena itu, pembukaan kembali (reopening) aktivitas ekonomi saat ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah maupun swasta diharapkan mengambil langkah cepat agar perekonomian nasional kembali positif.
“Kami mengapresiasi adanya nomenklatur Kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi sebagai upaya percepatan peningkatan investasi. Tentu saja investasi yang diharapkan berdampak pada perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
“Jangan lagi ada investasi mangkrak atau mubazir dikarenakan tingkat okupansinya rendah,” pungkas Elly. Cc