Bogordaily.net – Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta Pemerintah pusat untuk bergerak lebih cepat untuk mengatasi kelangkaan oksigen.
Ini dikarenakan ketersediaan oksigen di rumah sakit di Kota Bogor semakin kritis. Pasokan dari stasiun pengisian juga menipis.
Hal tersebut diungkapkan Bima Arya saat meninjau tiga titik stasiun pengisian (filling stasiun) oksigen, Jumat 16 Juli 2021.
Titik yang dikunjungi PT Sadara Baswana Gas Citeureup, PT Rezki Gasindo Jaya, Gunung Putri dan PT Aneka Gas Industri (samator) Cileungsi, Kabupaten Bogor.
“Tiga titik ini yang memasok oksigen ke semua RS di Kota Bogor. Kondisinya memang masih kritis, masih darurat. Semua mengeluhkan pasokan di pabrikan yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Bima menambahkan, saat ini jalur distribusi ke RS terhenti. Jadi masuk sedikit-sedikit dan dipaksa dibagi ke rumah sakit yang betul-betul membutuhkan.
Kemudian Bima juga menyebut, kondisi seperti ini membuat Instalasi Gawat Darurat (IGD) di sejumlah RS di Kota Bogor tidak bisa melayani pasien
“Oksigennya sudah habis. Sementara filling station ini juga tergantung pasokannya dari pabrikan. Yang di sana (pabrikan) juga kapasitas produksinya terbatas. Jadi, situasinya memang sangat darurat, semya menyiasati dengan cara membagikan dulu bagi RS yang membutuhkan,” terangnya.
Untuk itu, Bima Arya mendesak kepada Pemerintah pusat untuk bergerak lebih cepat mengatasi kelangkaan ini karena dampaknya banyak.
Berdampak pada angka kematian warga isoman yang melonjak, berdampak pada keterisian tempat tidur.
“Tempat tidur di RS pun tidak bisa digunakan karena oksigen nya juga tidak ada. Jadi, rasanya semua harus bergerak cepat,” tegasnya.
Kota Bogor, lanjut Bima, saat ini sudah membeli 150 tabung oksigen yang akan diprioritaskan untuk kebutuhan RS.
Selain itu, disiapkan juga skema agar pasokan oksigen dapat terpenuhi dari beberapa sumber lainnya.
“Seperti bantuan Krakatau Steel sebanyak 200 tabung per-hari melalui Gerakan Anak Negeri dan Relawan Siaga, bantuan Posko Oksigen Provinsi Jawa Barat dan CSR swasta,” pungkasnya.***