Wakil Komisi VIII DPR RI Ingin Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Menu

Mode Gelap
Buntut Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat Dicopot! Update Korban Tragedi Kanjuruhan: 174 Orang Meninggal Dunia Terbaru! Ini Lokasi Sim Keliling Kota Bogor, Jumat 30 Sepember 2022 Lagi! Kota Bogor Hujan Hari Ini, Jumat 30 September 2022 Melonjak Rp 10 ribu Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Headline · 30 Jul 2021 20:19 WIB

Wakil Komisi VIII DPR RI Ingin Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos


 Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Andri/Bogordaily.net) Perbesar

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Andri/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” kata Ace dikutip dari Parlementaria, Jumat 30 Juli 2021.

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi pemotongannya sangatlah rawan.

“Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos.

Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.

Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh rt/rw atau kepala desa.

Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial, soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.***

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

9 Kota di Indonesia Punya Sebutan Nama Buah, Nomor 5 Tetangganya Bogor

3 Oktober 2022 - 19:46 WIB

Kota Nama Buah

Dugaan Langgar Kode Etik, 28 Anggota Polri Diperiksa soal Tragedi Kanjuruhan

3 Oktober 2022 - 18:57 WIB

Anggota Polri Kanjuruhan

Buntut Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat Dicopot!

3 Oktober 2022 - 18:42 WIB

Kapolres Malang

Berlaku Besok, Ini Tarif Jalan Tol Serpong-Balaraja

3 Oktober 2022 - 17:43 WIB

Tarif Jalan Tol Serpong-Balaraja

Hey Mom, Ini 8 Trik Mudah Menumbuhkan Kegemaran Membaca Buku Pada Anak

3 Oktober 2022 - 17:32 WIB

kegemaran membaca pada anak

Tok! Atnike Nova Sigiro Terpilih Jadi Ketua Komnas HAM

3 Oktober 2022 - 17:04 WIB

Trending di Nasional