Monday, 17 June 2024
HomeBeritaWakil Komisi VIII DPR RI Ingin Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Wakil Komisi VIII DPR RI Ingin Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Bogordaily.net – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam memotong bantuan sosial () untuk warga terdampak kebijakan . Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Tentu kami sangat menyesalkan tindakan yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku tunai tersebut. Apalagi kalau dana itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” kata Ace dikutip dari Parlementaria, Jumat 30 Juli 2021.

Menurut Ace, dalam menyalurkan sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi pemotongannya sangatlah rawan.

“Saya masih menemukan praktek penyaluran BST () dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima .

Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan .

Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh rt/rw atau kepala desa.

Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial, soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here