Bogordaily.net – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tahap II berupa paket 10 kg beras berkualitas medium per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program Tahap II ini menyasar 8,8 juta KPM guna membantu ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat selama perpanjangan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjelaskan selain bansos yang bersifat bantuan keuangan yang disalurkan melalui bank transfer seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Pemerintah juga mengadakan bantuan beras PPKM untuk memastikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM.
Dalam pelaksanaan program ini, lanjutnya, pemerintah berkoordinasi bersama para mitra kerja, yakni Perum Bulog dalam hal penyediaan dan penyaluran, PT Pos Indonesia yang membantu proses distribusi dari perkotaan hingga wilayah terpencil, juga pemerintah daerah, dan elemen-elemen terkait untuk memastikan bantuan beras diterima oleh KPM dengan baik dan tepat sasaran.
Setiap pihak berkomitmen untuk memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima oleh masyarakat. Bulog menyatakan bahwa pengecekan kualitas selalu dilakukan pada setiap tahap pengiriman.
Terkait hal tersebut, Menteri Johnny menyampaikan,”Bulog memberikan berkualitas baik dan akan merespon dengan cepat bila warga menerima beras yang kurang sesuai. Serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan cara menarik dan mengganti beras tersebut dengan yang berkualitas baik sesegera mungkin.”
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui dinas sosial berwenang juga akan langsung meminta ganti kepada penyedia apabila menemukan kualitas beras kurang memuaskan. Masyarakat bahkan dianjurkan langsung melapor melalui petugas yang menyalurkan, seperti RT/RW atau dapat menghubungi PT Pos Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, petugas di lapangan akan melakukan pengecekan, apakah pelapor benar-benar merupakan pihak penerima bantuan lewat pencocokan data keluarga penerima manfaat (KPM). Bulog akan segera mengganti beras warga yang rusak, setelah memastikan pelaporan tersebut benar.
Bantuan Beras PPKM dari Cadangan Beras Pemerintah
Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras PPKM Tahap I kepada 20 juta KPM. Secara keseluruhan, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH (Program Keluarga Harapan), 10 juta KPM BST (Bantuan Sosial Tunai) dan 8,8 juta KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) non-PKH.
Pada tahap I, bantuan beras PPKM telah disalurkan kepada 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Dengan demikian, total KPM bantuan beras PPKM Tahap I dan Tahap II adalah sebanyak 28,8 juta KPM.
Menurut Menteri Johnny, program bantuan beras PPKM adalah tugas yang harus diperjuangkan dengan ketulusan. Pemerintah dan Bulog berjuang agar seluruh prosesnya berjalan baik, lancar, tepat kualitas, dan tepat waktu.
“Jadi tidak hanya disalurkan dengan cepat, namun juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kegiatan ini adalah misi negara bukan misi bisnis, sehingga semua harus berkomitmen untuk keberhasilan program, karena tujuannya membantu masyarakat yang susah. Pemerintah sungguh mengapresiasi kerja keras setiap pihak yang bersinergi mensukseskan bantuan ini,” tambah Johnny.
Bantuan beras PPKM berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog. CBP telah ditetapkan standarnya oleh pemerintah setara dengan beras medium.
Menurut Bulog, beras yang digunakan untuk Program Bantuan Beras PPKM ini berasal dari beras petani yang dibeli Bulog sesuai amanah dari Inpres No. 5 Tahun 2015. Selain itu, Bulog juga ditugaskan untuk menyimpan stok CBP yang berasal dari serapan petani sejumlah 1-1,5 juta ton.