Bogordaily.net – Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung upaya Polri dalam pemberlakuan ganjil-genap (gage) di kawasan Puncak. Kemenhub menilai ganjil genap salah satu cara mengurai kemacetan yang sering terjadi pada akhir pekan di kawasan puncak.
“Kami mendukung berlakunya rencana penanganan kemacetan pada lalu lintas di jalur Puncak, Bogor. Karena seperti yang kita ketahui kerap kali terjadi lonjakan arus lalu lintas pada akhir pekan karena banyaknya masyarakat yang ingin berlibur saat akhir pekan maupun libur nasional ke Puncak,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Sabtu, 4 September 2021.
Adapun kebijakan ganjil-genap tersebut berlaku mulai Jumat 3 September 2021, dan berlaku setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu serta libur nasional. Aturan Ganjil-Genap ini akan berlaku bagi seluruh kendaraan roda 4 dan roda 2 yang akan ke jalur puncak.
“Kami dari Kementerian Perhubungan siap membantu Kakorlantas Polri untuk menerapkan dan juga mensosialisasikan ganjil genap ini kepada masyarakat, termasuk penerbitan regulasinya nanti tentunya berasal dari Kementerian Perhubungan. Sesuai hasil rapat sebelumnya, ganjil genap ini mulai berlaku pada Jumat 3 September jadi dimohon untuk masyarakat dan petugas mengantisipasi perjalanan agar tidak terjadi kemacetan,” katanya.
Budi mengatakan setiap warga yang hendak ke puncak juga akan diperiksa status vaksinasinya. Selain itu, ganjil genap juga tidak berlaku untuk sejumlah kendaraan seperti pemadam kebakaran, ambulance atau mobil jenazah, tenaga kesehatan, mobil dinas TNI/Polri, angkutan umum, angkutan online, angkutan logistik, serta kendaraan untuk kepentingan tertentu atau darurat sesuai diskresi petugas Polri.
Budi menilai sistem ganjil-genap ini bisa efektif untuk menekan mobilitas warga. Hal ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran Corona di kawasan tersebut.
“Kami dari Ditjen Hubdat juga secara aktif akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Korlantas Polri. Kami mendukung upaya ini juga karena seperti yang kita saksikan bahwa perlu adanya tindakan untuk meminimalisir mobilitas masyarakat dengan output penurunan penyeberan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor,” pungkas Budi.
