Bogordaily.net – Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir membuat jatuh dunia usaha UMKM dan rakyat kecil. Dengan penurunan penyebaran Covid 19 mulai menggeliat lagi dunia usaha khususnya UMKM, usaha rakyat kecil.
Kementrian Ekonomi harus menjadi front terdepan membantu kesulitan kalangan UMKM serta rakyat kecil dalam melakukan pemulihan perekonomian.
Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 menyikapi dengan terjadinya fenomena pinjol yang meresahkan masyarakat dan membuat marah Presiden Jokowi.
“Presiden tidak rela rakyat menjadi korban Pinjol Ilegal, rakyat diperas dihisap oleh mafia pinjol. Rakyat kecil dan kalangan UMKM terjerat Pinjol itu sebagai akibat sebuah keterpaksaan memanfaatkan untuk mendapat modal usaha,” ujarnya.
Ditengah akan memulihkan usahanya mencari atau mengakses permodalan sulit, akses kredit Perbankkan Himbara yang namanya KUR dan pinjaman modal lainnya sulit diakses karena seabreg persyaratan.
Menunggu bantuan permodalan dari pemerintah dari Kemenkop UKM atau lembaga lainnya susah juga ditambah kondisi birokrasi yang masih belum berubah secara total mau melayani rakyat dengan optimal.
“Dari kejadian merebaknya Pinjol Ilegal harus dijadikan bahan evaluasi seluruh jajaran Kementrian Ekonomi bagaimana kinerjanya. Sejauh mana tepat sasarannya program program koprasi dan UMKM dan Bagaimana bantuan modal untuk UMKM dalam tataran pelaksanaannya,” ungkapnya.
Lebih khusus bagaimana penyaluran KUR oleh Bank Bank pemerintah dan yang lainnya.
“Jangan sampai pinjaman KUR dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha besar dengan manfaatkan bunga rendah,” imbuhnya.
Presiden Jokowi harus evaluasi Menko Perekonomian, Menteri Koprasi dan UMKM, Meneg BUMN terkait kinerja Bank Bank Himbara.
Harus dievaluasi juga tentang pelaksanaan anggaran Pemulihan Perekonomian Nasional.
Jangan sampai yang diuntungkan bukan rakyat malahan sekelompok konglomerat dengan memanfaatkan berbagai keringanan kebijakan pemerintah tersebut.
“Semestinya Bank Pemerintah membuka pintu selebar lebarnya untuk rakyat untuk bisa mengakses permodalan. Justru jangan berlindung dibalik aturan regulasi Perbankan yang diciptakan oleh kepentingan kapitalisme penguasa perekonomian nasional,” katanya.
Sehingga bank dijadikan instrumen untuk menarik agar rakyat menyimpan uang di bank tanpa memberikan manfaat yang seimbang pada masyarakat.
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Jokowi saat tepat untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri di bidang ekonomi.
“Semoga Allah Tuhan YME dalam bulan Kelahiran Nabi Besar Muhamad SAW memberikan kekuatan pada Jokowi untuk melaksanakan semua amanah perjuangan reformasi dan amanah para pahlawan pendiri bangsa dan negara. Amiin YRA,” pungkas Anto.***