Bogordaily.net – Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Amanat Nasional (PAN) Achmad Rifki Alaydrus, melangsungkan serap aspirasi masyarakat reses yang berlokasi di Pendopo Jalan Cemplang Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jumat 21 Januari 2022.
Dalam kegiatan reses kali ini, Rifki Alaydrus membantu puluhan warga yang ijazahnya tertahan oleh sekolahnya.
Habib sapaan akrabnya menyampaikan, penebusan ijazah tersebut atas bantuan dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yaitu program Bantuan Sosial Terencana (BST) senilai Rp 2,5 miliar atas usulan dari DPRD Kota Bogor.
Menurutnya ada sekitar 50 siswa yang dirinya bantu untuk menebus ijazah yang tertahan. Ke 50 siswa itu dari berbagai sekolah baik dari tingkat SMP hingga tingkat SMA atau SMK.
“Alhamdulillah 50 orang tua murid sudah clear, akan tetapi ada beberapa masih yang tertunggak. Cuma saya tekankan lebih kepada pihak sekolah lebih dikuatkan dulu untuk ijazahnya sambil nanti kita memberikan kebijakan atau perjanjian tertulis antara orang tua siswa dan sekolah. Yang paling penting ijazahnya jangan sampai tertahan,” kata Anggota DPRD Komisi Vl Rifki Alaydrus.
Tertahannya ijazah tersebut, kata Rifki, dikarenakan faktor ekonomi dari orang tua murid. karena dimasa pandemi Covid-19 banyak warga yang terdampak dari faktor ekonomi.
“Rata-rata ijazah yang tertahan itu di tingkat SMP. Mereka menunggak mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta,” paparnya.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi program BST dari Pemkot Bogor tersebut yang sudah 4 tahun berjalan untuk membantu ijazah warga yang tertahan dengan anggaran untuk SMP Rp 1,5 juta dan untuk SMA atau SMK Rp 3 juta.
“Karena ini hak dasar manusia untuk memperoleh pendidikan yang layak,” katanya.
Lebih lanjut Rifki memaparkan, Program BST ini, merupakan solusi dari Pemkot Bogor untuk membantu ijazah warga yang tertahan. Ia pun berharap di tahun 2022 ini anggaran program BST bisa ditambah dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2,5 Miliar.
“Saya harap Pemkot Bogor terus berkomitmen terkait pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai setelah lulus mereka (siswa) tidak bisa melanjutkan bekerja, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk kuliah,” harapnya.
Kemudian Anggota DPRD Komisi Vl juga mengatakan, bahwa saat membantu menebus ijazah tingkat SMA atau SMK mendapatkan kendala. Sebab, tingkat SMA atau SMK dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah II Jawa Barat. “KCD sudah menekankan kepada para sekolah agar tidak menahan ijazah,” katanya.
Program BST ini, lanjut Rifki pengajuannya harus dari pihak sekolah kepada Disdik dengan melampirkan beberapa persyaratan.
“Persyaratannya pihak sekolah melakukan pengajuan ke Disidik, dengan melampirkan bukti tunggakan, bukti KTP dan KK orang tua, foto copy ijazah dan SKTM dari kelurahan,” tandasnya.
Ibnu Galansa Montazery