8 RUU TPKS Rampung 5 April 2022

Menu

Mode Gelap
Harga Emas Pegadaian Turun, Rabu 28 September 2022 Jangan Telat Perpanjang SIM! Ini Lokasi Simling Kota Bogor, Rabu 28 September 2022 Terkini! Ini Ramalan Kota Bogor Hari Ini, Rabu 28 September 2022 Masih Sama, Berikut Harga Emas Pegadaian Hari Ini Selasa, 27 September 2022 Terbaru! Ini Lokasi Perpanjang SIM di Kota Bogor, Selasa 27 September 2022

Nasional ยท 25 Mar 2022 14:27 WIB

Baleg DPR Targetkan 8 RUU TPKS Rampung 5 April 2022


 Ilustrasi. (Jawa Pos/Bogordaily.net) Perbesar

Ilustrasi. (Jawa Pos/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menargetkan pembahasan 8 Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) tuntas pada 5 April 2022. Sejumlah rangkaian pembahasan pun telah disusun oleh Baleg DPR bersama pemerintah untuk mengejar target tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Wahid memaparkan bahwa RUU TPKS memiliki sebanyak delapan materi muatan yang secara garis besar mengatur sejumlah hal.

Menurutnya, keberadaan 8 materi RUU TPKS ini sedang sangat dinantikan oleh publik yang menantikan kehadiran negara dalam masalah kekerasan seksual.

“Saat ini, RUU TPKS sangat dinantikan masyarakat sebagai wujud keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi, dan untuk mengatasi kesulitan masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum dengan perundang-undangan yang ada,” kata Abdul dalam Rapat Kerja bersama Menteri PPPA, dikutip dari CNN, Jumat 25 Maret 2022.

Pertama, pengaturan untuk menindak dan merehabilitasi pelaku, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Kedua, tindak pidana terkait pelecehan non fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu, pemaksaan kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang-per orangan, serta eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi.

Ketiga, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilakukan menggunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain oleh RUU TPKS.

Kempat, hak korban terdiri dari penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban untuk menjamin hadirnya negara dalam pemulihan hak asasi korban.

Kelima, pencegahan, koordinasi antara lembaga terkait dan pengawasan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi. Enam, peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban.

Ketujuh, pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD. Kedelapan, pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan UU yang dilakukan oleh DPR.*

(Muhammad Rizki Maulana)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

 
Baca Lainnya

Novel Baswedan Kaget Eks Pegawai KPK Jadi Pengacara Ferdy Sambo

28 September 2022 - 23:52 WIB

Demi Bela Istri Ferdy Sambo, Ini yang Dilakukan Eks Jubir KPK Febri Diansyah

28 September 2022 - 22:08 WIB

Jaksa Kasus Ferdy Sambo Bakal Disadap dan Diinapkan di Safe House

28 September 2022 - 17:59 WIB

Hindari Social Engineering, Pakar Keamanan Siber Imbau Masyarakat Tidak Asal Klik Link dan Install Aplikasi

28 September 2022 - 17:47 WIB

Berkas Perkara Pembunuhan Brigadir J Lengkap, Ferdy Sambo Cs Segera Diadili

28 September 2022 - 17:39 WIB

Edan! Kakek di Ngawi Bacok Istri Lalu Bunuh Diri Gara-gara Ditolak Bercinta

28 September 2022 - 17:29 WIB

Lampung
Trending di Nasional