Bogordaily.net– Pemerintah China mengancam membalas Amerika Serikat (AS) atas babak baru sanksi yang tertuju para pejabatnya yang disebutkan bertanggung jawab atas ‘penindasan transnasional' terhadap para aktivis termasuk warga Amerika Uighur.
Dalam konferensi pers reguler di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan, apa yang dilontarkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken penuh dengan ‘prasangka dan kebohongan', sebelum menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya.
“AS harus mengambil pandangan obyektif dan tidak memihak tentang situasi hak asasi manusia China, dan segera mencabut apa yang disebut sanksi terhadap pejabat China, jika tidak China akan merespons dengan tindakan balasan,” katanya.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan, pembatasan visa akan ditempatkan pada individu yang diyakini terlibat dalam pelecehan terhadap praktisi agama dan pembela hak asasi manusia. Nama dan jumlah pasti dari mereka yang masuk daftar hitam tidak diungkapkan.
“Amerika Serikat menolak upaya pejabat RRC (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka berusaha menyelamatkan diri dari di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini,” kata Blinken dalam pernyataannya.
“Tindakan hari ini memberlakukan pembatasan visa pada pejabat (China) yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penyelenggara buruh, penyelenggara masyarakat sipil dan pemrotes damai di China dan sekitarnya,” sambungnya.
Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah (China) untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uyghur Amerika dan individu Uighur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di China,” serunya.
Kebijakan terbaru ini datang hanya beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengadakan panggilan video dengan pemimpin China Xi Jinping, di mana presiden AS berusaha menekan Xi Jinping untuk tidak memberikan dukungan bagi invasi Rusia ke Ukraina.
Catatan hak asasi manusia China dan perlakuannya terhadap Uighur khususnya telah menjadi area pertikaian antara Beijing dan Washington, terlepas dari upaya pemerintah China untuk menunjukkan banyak kegagalan Amerika.
Tahun lalu, Blinken mendukung penilaian pendahulunya, Mike Pompeo, yang menetapkan bahwa kebijakan China di wilayah barat laut Xinjiang merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menurut pemerintahan Presiden Joe Biden sedang berlangsung.
Penelitian terperinci dan pelaporan ekstensif telah mengungkap apa yang digambarkan oleh kelompok hak asasi sebagai pelecehan sistematis selama bertahun-tahun dan bahkan pengendalian populasi yang menargetkan Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.
Ini termasuk penahanan sewenang-wenang lebih dari satu juta pria dan wanita Uighur, sterilisasi paksa untuk mengurangi tingkat kelahiran alami serta “pemindahan tenaga kerja” yang memaksa penduduk Xinjiang dari tanah air mereka. China menyangkal melakukan kesalahan.
Kamp pendidikan ulang, katanya, adalah bagian dari kampanye anti-teror di seluruh kawasan, sementara program kerja paksa adalah bentuk pengentasan kemiskinan. Uighur hidup melalui “periode pembangunan yang optimal” dan akan lebih bahagia karenanya, sebuah buku putih pemerintah China menyatakan musim panas lalu.
Langkah-langkah terbaru Amerika mengikuti sanksi pada bulan Desember dari dua pejabat China yang dikatakan bertanggung jawab atas kampanye interniran massal melawan Uighur.
Pada bulan yang sama, Biden menandatangani undang-undang Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur untuk melarang barang-barang dari Xinjiang kecuali importir dapat membuktikan bahwa barang-barang itu.***