Bogordaily.net– Dukungan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode menuai sorotan. Terkait Apdesi dukung Jokowi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang angkat bicara.
Junimart Girsang menegaskan, bahwa kepala desa tidak boleh atau dilarang berpolitik dalam sifat apapun.
“Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimanapun termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala penerintahan daerah maupun pusat,” kata Junimart dilansir Suara.com, Kamis, 31 Maret 2022.
Menurut Junirmart, Indonesia tak boleh kembali kepada pola orde baru yang berkhianat kepada semangat reformasi.
“Dukungan APDESI untuk Presiden 3 periode bertentangan dengan Konstitusi NKRI, artinya mereka sudah melawan, menciderai nilai konstitusi,” tegasnya.
Aspirasi, hak menyatakan pendapat kata dia diatur dalam UUD 1945, tetapi hak tersebut tidak boleh menciderai UUD 1945 itu sendiri. Menurutnya, hak dan kewajiban para kepala desa adalah mendukung, menjalankan program pemerintah.
“Ini diatur dalam UU. Semangat para Kades atau Apdesi menyuarakan Presiden 3 periode perlu dicermarti dan berpotensi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.
“Intinya para kades yang bergabung dalam Apdesi tersebut perlu rekorektif dengan statement Presiden 3 Periode. Baca dan cermati kembali pasal demi pasal dalam UUD 1945,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan Apdesi mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyebut kalau pihaknya bakal mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode.
“Habis lebaran kami deklarasi,” kata Surta Wijaya di acara Silahturahmi Nasional/Silatnas Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29, Maret 2022 lalu.
Ia menjelaskan dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa. Namun, Surta Wijaya menganggap Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan. Salah satunya mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi rutin setiap bulan.
“Beliau kabulkan. Sekarang kami punya timbal balik, beliau peduli sama kami,” ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silatnas Apdesi 2022 yang digelar di hari yang sama. Namun, ia sempat dilarang oleh sejumlah pihak.***