Bogordaily.net–Surat undangan dengan kop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) beredar dan disebut untuk menggelar rapat koordinasi terkait isu penundaan Pemilihan Umum Serentak 2024 dan isu calon penjabat (PJ) kepala daerah.
Dalam surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022, rakor akan diselenggarakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 21 Maret 2022 pukul 13.30. Surat juga ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budhi Utama pada Rabu, 16 Maret 2022.
Surat undangan juga tertulis permohonan menjadi narasumber kepada Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan.
Menko Polhukam Mahfud MD pun menanggapi beredarnya surat tersebut. Menurutnya, rapat koordinasi itu untuk menjawab isu penundaan Pemilu 2024.
“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud dalam keterangannya dikutip dari Suara.com, Jumat, 18 Maret 2022.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang ada di konstitusi yakni Pemilu dan Pilkada serentak akan tetap digelar pada 2024 mendatang.
“Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak,” jelas Mantan Ketua MK tersebut.
Isu yang muncul di publik menurut Mahfud merupakan isu di luar agenda tugas pemerintah dan termasuk isu politik.***