Bogordaily.net– Kendaraan bus pariwisata dilarang untuk disewa dan digunakan sebagai angkutan mudik. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyusul maraknya tawaran mudik menggunakan bus pariwisata.
Budi meminta masyarakat menghindari tawaran mudik dengan bus pariwisata. Pasalnya, angkutan mudik lebaran sudah diatur dengan bus-bus legal.
“Kalau bus pariwisata dipakai untuk disewa mudik juga tidak boleh, ini saya tegaskan. Kalau masih ada dan dengan tarif yang tidak sesuai, maka mohon pertimbangkan dengan baik kalau kecelakaan nanti,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi juga mengajak Organda bersama membangun komitmen untuk memberantas angkutan mudik yang ilegal.
Selain soal keselamatan, bus pariwisata tidak boleh memanfaatkan peluang dari banyaknya pemudik usai dua tahun pemerintah melarang mudik Lebaran.
“Saya ingatkan kembali jangan sampai terjadi demikian memanfaatkan peluang banyaknya masyarakat yang akan mudik tapi hal ini melanggar regulasi. Mudah-mudahan dari operator akan ada komitmen memberantasnya karena merugikan bus-bus lainnya juga yang sudah legal,” jelas Budi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk angkutan Lebaran tahun 2022.
Salah satu persiapannya, mengkoordinasikan angkutan Lebaran dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), termasuk mengawasi rampcheck.
“Untuk angkutan Lebaran, seluruh sarana yang digunakan dari Jakarta telah siap beroperasi dan sudah memenuhi persyaratan teknis maupun laik jalan sebagaimana inspeksi keselamatan yang kami lakukan,” urainya.
Lebih lanjut Syafrin mengimbau seluruh operator bus untuk menyiagakan seluruh pengemudi yang akan ditugaskan pada masa mudik. Pengemudi harus sehat secara fisik, rohani, dan sudah tes urine serta kesehatan.
“Paling tidak dapat diidentifikasi apakah pengemudi tersebut dalam kondisi terbaik atau tidak. Kalau tidak siap, maka akan diminta pengemudi pengganti,” ucap Syafrin.
Sementara mengenai kesiapan administrasi, jajarannya bakal melakukan pengendalian lapangan.
“Kami minta PO untuk melengkapi dan melakukan kir perpanjangan uji berkala maupun kartu pengawasan. Kami harapkan di masa angkutan Lebaran ini sudah siap,” tandas dia.***