Bogordaily.net– Isu penundaan pemilu 2024 menjadi polemik yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berbagai pihak bahkan telah memberikan pandangannya mengenai penundaan pemilu tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memutuskan untuk melarang jajaran menteri buka suara mengenai penundaan pemilu 2024.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak,” ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022 lalu.
Tak hanya itu Jokowi juga meminta para menteri untuk fokus ke hal-hal yang urgen seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” imbuh Jokowi.
Meski demikian, beberapa jajaran menteri telah terlanjur bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Siapa saja menteri-menteri tersebut? Dilansir dari Suara.com, berikut menteri-menteri yang pernah membahas penundaan pemilu 2024.
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengutarakan persepsinya mengenai penundaan pemilu 2024 beberapa waktu lalu.
Ia mewakili Partai Golkar saat dilayangkan pertanyaan pada pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022.
Bagi Airlangga, penundaan pemilu tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai,” jawab Airlangga.
Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara langsung memberikan usulan agar pemilihan presiden diundur yang berimbas ke perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil mengusulkan penundaan tersebut atas alasan pemerintah dapat fokus ke pemulihan pascapandemi.
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan bahkan telah menyiapkan data aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu. Data yang Luhut paparkan terbilang fantastis, sebab ia mengklaim bahwa data tersebut diambil dari 110 juta big data.
Mengenai kesesuaian dengan konstitusi yang berlaku, Luhut merespon dengan mengingatkan bahwa konstitusi pada akhirnya menempuh pertimbangan lembaga legislatif.
Wacana Luhut tersebut sontak dikritik oleh berbagai lapisan masyarakat yang menilai wacana tersebut memiliki segudang konsekuensi.***