Komisi III Minta Pemkot Bogor Tidak Asal Tunjuk Plt Dirut Perumda Trans Pakuan

Bogordaily.net – Mundurnya Lies Permana Lestari sebagai Direktur Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus menjadi perhatian serius dan catatan bagi Pemerintah Kota Bogor. 

Pasalnya, pengunduran diri dirut Perumda Trans Pakuan jangan sampai mengulang kejadian sebelumnya pada tahun 2016 lalu sehingga eks PDJT itu kembali terpuruk.

“Tentu saja ini tanggung jawab Pemkot Bogor untuk segera menindaklanjuti dan menyelamatkan Perumda Trans Pakuan, karena perusahaan berplat merah ini sekarang sudah memiliki armada yang sedang berjalan. Bagaimana ceritanya kalau ditinggalkan oleh direkturnya? walaupun Pemkot Bogor sudah menunjuk plt direktur, mudah-mudahan bisa menangani baik itu menajemen maupun pengelolaan armada,” ucap Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin, Rabu 11 Mei 2022.

Menurut Kang ZM sapaan akrabnya, penunjukan Plt direktur pun jangan asal menunjuk, harus di barengi dengan rencana apa yang akan dilakukan baik itu tata kelola perusahaan kemudian pembenahan menajemen dan pengelolaan armada.

“Harus dibarengi dengan rencana itu, kalau tidak ada rencana atau belum ada rencana, ya sama aja bohong, nunjuk siapapun ya akan seperti itu,” ujarnya.

Kang ZM pun heran kenapa direktur Perumda itu mengundurkan diri, padahal direktur ini hasil dari seleksi open biding yang dilakukan Pemkot Bogor.

Apalagi, posisinya baru menjabat empat bulan, berarti ada yang tidak beres di perusahaan tersebut.

“Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Sebab, Perumda Trans Pakuan masih tercatat perusahaan milik pemerintah daerah. Oleh karenanya, harus disikapi dengan serius oleh Wali Kota Bogor,” ungkapnya.

Anggota fraksi PPP ini menyebut, selama tidak ada tindakan atau action yang arahnya untuk pembenahan ke manajemen, tata kelola perusahaan maupun pengelolaan armada, bisa saja nanti plt yang sekarang mengundurkan diri, kalau Perumda Trans Pakuan tetap dibiarkan seperti ini. 

“Banyak permasalahan di perusahaan itu. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa PDJT itu sebenarnya statusnya di BLUDkan saja, tapi kan ternyata sekarang menjadi perumda. Kemudian menggandeng beberapa pihak perusahaan untuk bekerja sama, ya otomatis lebih kompleks dan ini harus ada tindakan Pemkot Bogor untuk menangani secara serius masalahnya. Jangan sampai nanti plt mundur lagi, nanti cari orang lagi, mundur lagi. Selama penangananya seperti itu bisa saja terjadi,” katanya.**