Bogordaily.net– Situasi ekonomi akibat krisis yang berkepanjangan di Sri Lanka membuat pemerintah setempat menghentikan penjualan bahan bakar atau BBM selama dua minggu untuk warga lantaran kehabisan stok.
Negara yang sedang dilanda kebangkrutan itu hanya menjual untuk layanan penting seperti sektor kesehatan. Pemerintah bahkan mengimbau sektor swasta untuk bekerja dari rumah karena keterbatasan pasokan bahan bakar.
“Mulai tengah malam hari ini, tidak ada bahan bakar yang akan dijual kecuali untuk layanan penting seperti sektor kesehatan, karena kami ingin menghemat sedikit cadangan yang kami miliki,” kata Juru Bicara Pemerintah Bandula Gunawardana seperti dikutip CNN Indonesia dari AFP.
Pemerintah bahkan sudah menutup lembaga negara yang tidak penting dan sekolah selama dua pekan untuk mengurangi perjalanan karena krisis energi pekan lalu.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe memperingatkan parlemen bahwa negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta orang itu akan terus menghadapi kesulitan selama beberapa bulan ke depan. Dia juga meminta masyarakat menggunakan bahan bakar dengan hemat.
“Ekonomi kita telah menghadapi kehancuran total,” kata Wickremesinghe pekan lalu.
“Kita sekarang sedang menghadapi situasi jauh lebih serius di luar sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik dan makanan,” katanya lagi.
Sebelumnya Parlemen Sri Lanka membatalkan beberapa rapat mereka dalam sepekan terakhir demi menghemat BBM yang terus langka.
Beberapa pejabat anggota parlemen memutuskan membatalkan rapat mereka pada Kamis 23 Juni 2022 dan Jumat, 24 Juni 2022 untuk menghindari penggunaan bensin yang tak perlu.
Wijesekera mengatakan pengiriman bensin yang seharusnya dilakukan pada Kamis, 23 Juni 2022 tetapi terhambat. Ia juga mengimbau pengendara untuk mengurangi bepergian.
“Hanya sedikit bensin yang akan dikirimkan ke pom bensin pada hari ini dan besok,” kata Wijesekera.
Krisis bahan bakar di Sri Lanka juga menyebabkan pengendara harus mengantre BBM selama berhari-hari. Pihak berwenang juga menutup sekolah dan beberapa kantor pemerintahan imbas masalah ini.
Sri Lanka telah mendeklarasikan tak bisa membayar utang luar negeri sebesar US$51 miliar pada April.***