Bogordaily.net – Peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak iuran hingga Rp1 miliar. Peserta mandiri di wilayah Kantor Cabang BPJS Kesehatan Manokwari, Papua Barat menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) hingga Rp 1 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase, saat ini jajarannya sudah meluncurkan inovasi bernama REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) guna memberikan kesempatan kepada peserta mandiri segera melunasi tunggakan mereka.
“Melalui program yang dinamakan REHAB ini maka bagi masyarakat yang memiliki tunggakan iuran JKN-KIS agar disilakan mengakses program ini untuk meringankan dalam proses pembayaran,” jelas Deny.
Akhir Juni lalu, jumlah peserta program BPJS Kesehatan atau JKN-KIS di Kantor Cabang Manokwari sebanyak 5.635.274 jiwa atau 103 persen dari target sebanyak 5.463.000 jiwa, tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagian dari peserta itu masuk kategori non aktif yaitu mereka yang menunggak pembayaran iuran JKN-KIS.
Penanganan permasalahan tunggakan iuran JKN-KIS peserta mandiri, kata Deny, cukup pelik dan menimbulkan polemik.
Pihak BPJS Kesehatan Manokwari mengalami banyak kendala saat menginformasikan kepada para peserta untuk segera melunasi kewajibannya.
“Rata-rata mereka mendaftar jadi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Beberapa modus yang biasa digunakan peserta, katanya, misalnya satu bulan sebelum melahirkan baru mendaftar jadi peserta program JKN-KIS menurut kelas.
Untuk kelas III haya membayar biaya per bulan Rp42 ribu, dimana hanya Rp35 ribu yang dibayar karena separuhnya disubsidi oleh pemerintah. Setelah 14 hari kemudian kepesertaannya aktif. Namun setelah mendapatkan layanan kesehatan, yang bersangkutan tidak mau bayar iuran JKN-KIS.
Peserta non aktif, katanya, tidak bisa mengakses seluruh layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai fari faskes tingkat pertama seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik swasta maupun pelayananan rujukan ke faskes lanjutan di rumah sakit.
“Ada yang tunggakannya sampai bertahun-tahun, sehingga tidak mampu lagi membayar. Kami sudah berupaya menghubungi lewat whatsapp bless, lewat telefon, melalui REHAB, kader JKN bahkan sampai mengunjungi ke rumah, tapi kendalanya banyak. Ada yang mengaku sudah tidak punya uang, atau uang sudah terpakai untuk bayar sekolah anak, belum mendapatkan gaji dan seribu satu macam alasan lainnya,” tutur Deny.
Hingga Juli ini, Provinsi Papua Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang sudah mencapai universal health coverage dimana hampir sebagian besar dari penduduknya sudah mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Di wilayah Papua Barat sendiri terdapat dua kantor BPJS Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan Cabang Manokwari yang mencakup Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak dan Pegunungan Arfak serta Provinsi Papua Barat.
Dari tujuh kabupaten tersebut, tersisa satu kabupaten yang belum mencapai nilai standar penjaminan kesehatan seluruh penduduknya yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana saat ini kepesertaan program JKN-KIS di wilayah itu baru mengakomodasi 75 persen dari total penduduknya.
Adapun Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sorong mencakup Kota dan Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw. (suara.com)