Bogordaily.net– Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum jelas kapan naik. Namun pemerintah sudah menyatakan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar sudah pasti naik dan tinggal menunggu pengumumannya. Nah, jelang kenaikan BBM pertalite dan solar, pemerintah sudah melakukan berbagai hal, salah satunya pemberian bansos pengalihan subsidi BBM 2022.
Dilansir Suara.com, hari ini dilakukan pemberian Presiden Jokowi yang dimulai dari Papua. Jokowi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap I kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua.
Ada tiga jenis jenis tambahan bantalan sosial atau bansos pengalihan subsidi BBM. Di antaranya BLT, bantuan subsidi upah dan subsidi transportasi angkutan umum.
Masing-masing itu semua akan diberikan bertahap dan dengan jumlah tertentu. BLT akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Bantuan subsidi upah yang direncanakan akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Syarat penerima adalah pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta rupiah per bulan.
Subsidi transportasi angkutan umum akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Total anggaran yang dirancang untuk subsidi transportasi angkutan umum sebesar Rp22,1 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu kemungkinan kenaikan harga Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp10.000 per liter dengan range kenaikan Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga yang saat ini Rp7.650 per liter.
Salah satu yang menjadi biang kerok harga BBM harus naik adalah kenaikan harga minyak mentah karena perang Rusia-Ukraina. Sehingga subsidi untuk pertalite dan solar terus membengkak, ini juga jadi faktor berikutnya.
Belanja subsidi energi khususnya BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 tiba-tiba melesat tinggi, dari awalnya hanya sebesar Rp152 triliun diperkirakan menjadi Rp698 triliun. Sampai akhir tahun uang negara yang dikeluarkan sampai Rp698 triliun.
Uang subsidi tersebut diambil dari APBN, dan menurut Sri Mulyani, keuangan negara sangat terguncang. Semua itu dilakukan agar warga tetap bisa beli bahan pokok.
Rencana kenaikan harga BBM menuai reaksi dan protes sana-sini dengan melakukan aksi demi.
PKS, sebagai partai di luar pemerintahan juga menolak penaikan BBM. PKS meminta pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minya (BBM) bersubsidi. Cara ini lebih baik daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto menilai distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasai hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerjma BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.
Menurut dia, efisiensi penggunaan BBM bersubsidi bisa akan semakin maksimal, jika pembatasan BBM bersubsidi dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat.
Soal bantuan langsung tunai (BLT), Mulyanto menyarankan pemerintah perlu mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga atau inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.***