Bogordaily.net – Anggota DPRD Kota Bogor Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) menerima aspirasi dari sejumlah perwakilan komunitas ojek online (ojol) Bogor di ruang kerjanya, baru-baru ini. Mereka curhat terkait tarif dasar ojol yang dirasa kurang adil bagi para driver.
DPS mengatakan, permasalahan para driver menjadi masukan bagi dirinya, pasalnya keluhan dari masyarakat mesti ada solusinya.
Para perwakilan komunitas ojol tersebut juga meminta DPRD Kota Bogor untuk memediasi dengan dinas terkait dan perusahaan ojol.
“Maka dari itu perlu kita dengarkan dan pertimbangan keluh kesah mereka untuk menjadi solusi yang lebih baik antara perusahaan dan driver ojol,” kata DPS dalam keterangan persnya, Senin 8 Agustus 2022.
Saat ini, kata DPS, para driver ojol tersebut mendapat bonus berupa poin, bukan lagi dalam bentuk rupiah. Untuk mendapat rupiah mereka harus mengejar poin per transaksi yaitu 1,5 poin dan biasanya untuk mendapatkan Rp 40 ribu mereka harus bertransaksi sebanyak empat kali.
“Permintaan mereka untuk duduk bareng bersama Dishub, mungkin nanti kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak seperti apa, karena ini adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan ojol masing-masing. DPRD tugasnya menampung aspirasi ini kemudian menyampaikan ke DPR RI untuk disampaikan, agar DPR RI bisa menjembatani dengan perusahaan-perusahaan ojol ini,” katanya.
Sekretaris NasDem Kota Bogor ini melanjutkan, selain persoalan tarif dasar para driver ojol juga mengaku kesulitan untuk menjangkau program pemerintah khususnya dalam bentuk bantuan seperti BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, pasalnya pekerjaaan driver ojol penuh dengan risiko.
Menurut DPS, para driver ojol ini dicover BPJS Ketenagakerjaan yang preminya dipotong dari pendapatan mereka oleh perusahaan ojol.
“Bagaimana dengan keluarga mereka? ternyata kendalanya mereka tidak sanggup membayar karena tarif dasar yang dirasa sangat rendah, sehingga kebutuhan mereka meningkat dan mereka tidak bisa membayar iuran BPJS. Dengan demikian mereka bertanya bagaimana cara mengakses untuk bisa mendapat bantuan pemerintah untuk BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.
Terakhir, persoalan yang disampaikan oleh komunitas ojol adalah pinjaman online (pinjol) pasalnya kata DPS mayoritas driver ojol sangat khawatir terjerat dengan pinjol, renternir dan bank emok untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
“Bertepatan dengan akan dibentuknya Raperda Pinjol, maka ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi DPRD, dimana masukan-masukan dari warga Kota Bogor nantinya dituangkan dalam pembuatan Raperda Pinjol tersebut untuk bisa bermanfaat bagi warga Kota Bogor, bagaimana dan apa isi Raperda itu untuk meringankan dan untuk membuka mata masyarakat,” ungkapnya*
(Ibnu Galansa)