Bogordaily.net– Hubungan Taiwan dan China tampak memanas. Konflik kedua negara ini pun menjadi sorotan terlebih setelah China melakukan latihan militer di dekat perairan Taiwan, Kamis, 4 Agustus 2022. Seperti apa sejarah konflik antara China vs Taiwan?
Sebelumnya, China menggelar Latihan militer melibat ‘serangan rudal konvensional' di perairan timur Taiwan. China mengerahkan rudal Dongfeng, jet tempur, dan kapal perang, dikutip dari AFP. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan negara itu, tetapi Taiwan tak mengakui klaim China. Berikut sejarah konflik antara China vs Taiwan sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Jumat, 5 Agustus 2022.
Taiwan dan China terlibat konflik sejak lama. Britannica melaporkan Taiwan telah menjadi bagian dari China sejak abad ketujuh. Taiwan sempat dikuasai Jepang setelah China kalah dalam Perang Sino-Jepang 1895. Namun, Taiwan kembali menjadi daerah kekuasaan China ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II.
Dilansir dari Pusat Strategis dan Studi Internasional (CSIS), pemimpin Amerika Serikat, China, dan Inggris menandatangani Deklarasi Kairo pada 1 Desember 1943. Dalam deklarasi itu, ketiga pihak mengakui bahwa “seluruh wilayah yang dicaplok Jepang dari China, seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu, harus dikembalikan ke China.”
Pada waktu yang sama, dua partai politik besar tengah memperebutkan kekuasaan atas Negeri Tirai Bambu. Kedua partai itu adalah partai Nasionalis Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis China (PKC).
Kedua partai terlibat perang sipil dalam Perang Dunia II. AS, yang mendukung KMT, sempat mencoba menengahi konflik kedua partai pada 1945. Namun, keduanya seringkali bentrok dan melanggar gencatan senjata, membuat AS meninggalkan upaya perdamaian kedua partai.
KMT dan PKC terus berperang sampai pada pemimpin PKC, Mao Zedong, mengumumkan dibentukan Republik Rakyat China (RRC) di Beijing pada 1 Oktober 1949.
Kemenangan ini membuat pemimpin KMT, Chiang Kai-Shek, harus mundur ke Taiwan. KMT lalu mendeklarasikan Taipei sebagai ibu kota Republik China (ROC).
Sejak 1949 sampai Perang Dingin, Taiwan sempat menerima pengakuan internasional sebagai ROC, terlebih kala itu AS meluncurkan kampanye anti-komunis.
Meski demikian RRC mendapatkan cukup suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1971, membuat ROC harus bubar dan mengakui RRC sebagai perwakilan China dalam badan itu.
AS kemudian beralih mendukung kebijakan Satu China dan mengakui pemerintahan PKC, meski terus menjalin hubungan dengan Taiwan di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan (TRA).
China dan Taiwan terus berupaya memperbaiki hubungan mereka dan sempat membaik pada 1990-an. Namun, hubungan kembali renggah setelah Chen Shui Bian, tokoh dari Partai Demokrasi Progresif (DPP), terpilih menjadi presiden Taiwan pada 2002.
Itu lantaran Chen dikenal mendukung kedaulatan dan pengakuan atas kemerdekaan Taiwan sebagai suatu negara secara formal. Hal ini bertentangan dengan paham Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya.
Hubungan China dan Taiwan kini semakin memanas terlebih setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Nancy Pelosi di ibu kota Taiwan, Taipei.***