Bogordaily.net – Wacana penyesuaian tarif layanan TransJabodetabek, khususnya untuk rute P11 yang menghubungkan Bogor dengan Blok M, Jakarta Selatan, memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Sebagian pengguna menilai kenaikan tarif masih dapat diterima, namun di sisi lain muncul harapan agar beban subsidi tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Layanan TransJabodetabek selama ini menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan dari wilayah penyangga menuju Ibu Kota.
Kehadiran angkutan massal tersebut dinilai mampu memberikan alternatif perjalanan yang nyaman, aman, sekaligus lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
Karena itu, munculnya rencana kenaikan tarif bagi penumpang umum hingga Rp10 ribu per perjalanan menjadi perhatian banyak pengguna, terutama para komuter yang memanfaatkan layanan tersebut untuk aktivitas bekerja maupun keperluan lainnya.
Salah seorang pengguna TransJabodetabek asal Bogor, Bambang Wahyudi (61), menilai rencana penyesuaian tarif masih berada dalam batas yang wajar apabila dikaitkan dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah, termasuk adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, menjadi salah satu faktor yang dapat dipahami sebagai latar belakang munculnya usulan kenaikan tarif tersebut.
Selain itu, ia menilai fasilitas yang disediakan TransJabodetabek selama ini cukup baik, mulai dari kenyamanan armada hingga kemudahan perjalanan tanpa harus berganti moda transportasi.
Meski menganggap kenaikan tarif masih masuk akal bagi penumpang umum, Bambang sendiri mengaku tidak terdampak secara langsung.
Sebagai warga lanjut usia yang telah berusia di atas 60 tahun, dirinya memperoleh fasilitas tarif gratis melalui program yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan kartu layanan lansia yang dimilikinya, Bambang dapat menggunakan sejumlah moda transportasi seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta secara cuma-cuma, meskipun fasilitas tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan KRL Commuter Line maupun LRT Jabodebek menuju Bekasi.
Di sisi lain, Bambang menilai pembiayaan operasional TransJabodetabek seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mengingat layanan tersebut juga melayani masyarakat dari berbagai daerah penyangga, pemerintah daerah lain dinilai perlu ikut berpartisipasi memberikan dukungan anggaran sesuai kemampuan masing-masing.
“Iya, ini sampai Bogor ya. Mestinya Pemerintah Bogor, Pemerintah Jabar, gak koar-koar aja. Fasilitas TransJabodetabek sampai nyambung ke Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok. Ya, seharusnya pemerintah-pemerintah kota ini memberikan dukungan pendanaan lah gitu ya sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan kemampuan PAD-nya masing-masing,” kata Bambang.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah di wilayah penyangga akan membuat skema subsidi transportasi menjadi lebih adil karena manfaat layanan TransJabodetabek tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, melainkan juga masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi.
“Transjabodetabek ini melayani Bekasi, Tangerang, Depok, sampai Bogor. Seharusnya pemerintah kota satelit juga memberikan dukungan pendanaan sebagai bentuk partisipasi, disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah masing-masing. Jangan hanya diam, seharusnya ikut memberikan subsidi,” ujar Bambang.
Rencana penyesuaian tarif ini masih menjadi pembahasan dan terus menuai berbagai masukan dari masyarakat.
Sejumlah pengguna berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang selama ini menjadi andalan mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek.(*)