Bogordaily.net– Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mendapat penolakan. Hari ini, buruh menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Dari atas mobil komando, orator menyerukan protes terhadap kenaikan harga BBM dan bahan pokok lainnya.
“Ini persoalan serius bagi kita, upah tak naik 3 tahun tapi BBM dan bahan pokok dinaikkan terus-menerus,” kata Presiden FSPMI, Riden Hatam, di hadapan massa buruh sebagaimana dilansir Detik.com, Selasa, 6 September 2022.
Mereka kemudian menuntut upah tahun 2023 dinaikkan minimal 15 persen.
“Hari ini, kita mengawal terhadap kebijakan pemerintah dan DPR terhadap kenaikan BBM ini. Kita minta upah 2023, tak ada pilihan lain, minimal dinaikkan 15 persen,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, gelombang penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus berlangsung. Partai Buruh serta serikat buruh hari ini melakukan menggelar aksi demo dengan tuntutan utamanya penolakan terhadap kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.
Dilansir dari Suara.com, massa buruh mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI. Mereka mengawali langkah dengan melakukan longmarch dari depan Gedung TVRI, seberang Gerbang Pemuda Gelora Bung Karno. Para buruh datang dengan berbagai macam atribut. Dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat tuntutannya.
Dalam kedatangannya, massa juga ada yang menarik dan melakukan teatrikal mendorong sepeda motornya. Hal itu menandakan mereka protes terhadap kenaikkan harga BBM.
“Tolak Kenaikan Harga BBM,” tulis kalimat yang ditempelkan dalam motor buruh yang didorong tersebut.
Massa lalu menyemut di depan Gedung DPR RI. Sejumlah mobil komando juga tampak dibawa dalam aksi buruh kali ini.
Adapun sejumlah personel kepolisian melakukan pengawalan massa yang melakukan aksinya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pihaknya menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI.
“Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.
Aksi itu kata dia bertujuan untuk meminta agar pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus (pansus).***
(Riyaldi)