Bogordaily.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto, bersama Direktur Prasarana BPTJ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Zamrides, menindaklanjuti rencana pengembangan Perkeretaapian Perkotaan (tram) Ddi Kota Bogor.
Dalam forum tersebut, Atang menyampaikan tiga poin penting terkait rencana pengembangan tram di Kota Bogor. Dimana pada poin pertama, Atang menilai kondisi tata kota dan transportasi di Kota Bogor sangat luar biasa keruwetannya.
Sehingga, untuk menata Kota Bogor menjadi sebuah sistem yang terintegrasi perlu adanya keberanian dan ketegasan dari para pengambil kebijakan.
“Sebelum mengambil langkah tegas dan berani, perlu dimatangkan kembali secara pemetaan baik itu pemukiman yang ada, kemudian sentra bisnis, perkantoran dan sebagainya dengan kemudian konsep transportasi yang kita punya,” kata Atang, Sabtu 3 September 2022.
Lebih lanjut, Atang menekankan pemetaan menjadi penting, karena campur tangan Pemerintah pusat juga perlu diperhatikan dalam perencanaan transportasi tram di Kota Bogor.
Atang mengambil contoh rencana pemerintah pusat memasukkan LRT ke Kota Bogor, lalu bangkitnya kembali layanan kereta api Bogor – Sukabumi dan keberadaan Commuter Line yang sudah terintegrasi se-Jabodetabek.
“Ini nanti harus ditangkap oleh pemkot untuk disambungkan dengan wilayah di dalam Kota Bogor sendiri. Jangan sampai nanti titik akhir dari LRT misalkan, double track dan stasiun bogor itu tidak nyambung dengan sistem transportasi kita. Kalau misalkan nanti trem mau dibangun, itu harus nyambung dengan stasiun bogor. Tidak hanya misalkan koridor 1 hanya ada di seputar SSA saja,” jelas Atang.
Kedua, politisi PKS tersebut mengingatkan pentingnya pemetaan wilayah permukiman, sehingga keberadaan tram di Kota Bogor tidak menjadi kendaraan hantu yang sepi penumpang.
Hal ini, kata Atang, tentunya perlu ditunjang dengan keberadaan angkot yang menjadi feeder bagi masyarakat yang berada di pinggiran kota.
Musabab, angkot yang selama ini menjadi momok dan sumber kemacetan, bisa dimaksimalkan dengan menempatkan angkot-angkot di wilayah pinggiran.
“Ketiga, sebagai penutup, kalau konsepnya sudah matang, jelas, saya kira perlu juga konsep tersebut melihat dari sisi kesiapan baik dari aspek teknisnya, aspek kelembagaannya, aspek teknologinya, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya Ini memang betul kata pak wali, aspek sosial budaya ini sangat luar biasa di Kota Bogor,” ujar Atang.
Dukungan DPRD Kota Bogor dari sisi regulasi, diharapkan oleh Atang bisa berjalan maksimal jika Pemkot Bogor mau menyiapkan segala bentuk kajian yang sudah ia sampaikan. Sebab, saat ini DPRD Kota Bogor tengah membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi.
“Sehingga raperda ini bisa memuat itu semua (kajian teknis, red) dan memperkuat Perda tentang RT RW yang sudah kita sahkan di 2021 kemarin, terutama dalam konteks mendukung pengembangan sistem transportasi massal maupun bebrasis jalan atau rel,” pungkasnya.*
(Muhammad Irfan Ramadan)