Bogordaily.net – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan bebaskan visa bagi delegasi G20 dan jurnalis asing yang akan meliput acara KTT G20 di Bali, pada 15-16 November nanti.
“Untuk delegasi dan jurnalis asing yang akan berpartisipasi di G20 kami berikan bebas visa kunjungan untuk kelancaran tugas,” kata Widodo dalam siaran pers yang dikutip dari Tempo Sabtu, 22 Oktober 2022.
G20 adalah sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Widodo merinci dengan bebas visa kunjungan, orang asing bisa tinggal di Indonesia selama 30 hari dan tidak bisa diperpanjang.
“Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata Ditjen Imigrasi dalam menyukseskan event Presidensi G-20, khususnya melalui kemudahan proses keimigrasian, ” ujar Widodo.
Anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80 persen perekonomian dunia. G20 ini berawal pada 1999 yang dimulai dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan G20 kemudian dilakukan secara intens dengan KTT dan diikuti oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Negara-negara yang masuk dalam anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sementara Spanyol diundang sebagai tamu tetap.
Untuk mendapatkan fasilitasi Bebas Visa Kunjungan, Orang Asing partisipan G-20 wajib membawa berkas sebagai berikut:
1. Paspor Kebangsaan meliputi:
a. Paspor Diplomatik
b. Paspor Dinas atau
c. Paspor Biasa/Paspor Umum
yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
3. Bukti pendaftaran/registrasi atau invitation letter delegasi atau jurnalis asing Presidensi G-20 Indonesia 2022.
Fasilitas bebas visa itu tertuang dalam surat keputusan Nomor: IMI-GR.01.01.0738 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.
Surat keputusan tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Bali.***
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi Youtube BogordailyTV