Bogordaily.net – Konversi LPG ke CNG mulai terdengar serius. Tidak lagi sekadar wacana rapat kementerian. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini bicara terang: harga CNG tidak boleh lebih mahal dari LPG 3 kilogram.
“Minimal sama.”
Kalimat pendek itu keluar di lorong Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu kemarin. Pendek. Tapi maknanya panjang. Sangat panjang.
Pemerintah rupanya mulai gelisah dengan impor LPG. Angkanya sudah kelewat besar: 8,6 juta ton per tahun. Nilainya bukan miliaran lagi. Sudah Rp 120 triliun hingga Rp 150 triliun devisa yang terbang keluar negeri setiap tahun.
Dan itu baru hitungan sekarang. Belum jika harga minyak dunia melonjak lagi.
Karena itu, konversi LPG ke CNG mulai diposisikan sebagai jalan keluar. Jalan yang dianggap paling masuk akal karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Gas ada. Cadangan cukup. Tinggal bagaimana mengubah sistem distribusi dan kebiasaan masyarakat.
Bahlil tampak ingin mengulang pola keberhasilan konversi minyak tanah ke LPG belasan tahun lalu. Bedanya, kini pemerintah ingin membawa masyarakat dari LPG menuju Compressed Natural Gas atau CNG.
Bukan pekerjaan kecil.
Sebab masyarakat sudah telanjur akrab dengan tabung melon hijau 3 kilogram. Infrastruktur juga sudah terbentuk. Dari agen, pangkalan, sampai warung kecil di kampung-kampung.
Maka pemerintah memilih langkah bertahap.
Saat ini CNG sebenarnya sudah dipakai di berbagai sektor. Hotel menggunakan. Restoran memakai. Kendaraan tertentu juga sudah lama mengenalnya. Umumnya dalam tabung 12 kilogram dan 20 kilogram.
Kini yang diuji adalah versi rumah tangga: tabung 3 kilogram.
Kalau uji coba berhasil, maka arah kebijakan energi Indonesia bisa berubah besar.
Bahlil menyebut efisiensi sebagai alasan utama. Negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan impor untuk kebutuhan energi harian rakyat. Apalagi subsidi energi disebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
“Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” ujarnya.
Di sinilah inti persoalannya: kemandirian energi.
Indonesia kaya gas. Tapi masih impor LPG besar-besaran. Ironis memang.
Karena itu, konversi LPG ke CNG bukan hanya soal mengganti tabung gas di dapur masyarakat. Ini soal mengurangi ketergantungan impor, menjaga devisa negara, sekaligus menekan beban subsidi energi yang terus membengkak.
Tentu tantangannya tidak ringan.
Masyarakat akan bertanya soal keamanan. Soal distribusi. Soal harga isi ulang. Dan yang paling penting: apakah benar lebih hemat?
Pemerintah tampaknya sadar pertanyaan itu akan muncul. Karena itu Bahlil berkali-kali menegaskan satu hal penting: harga CNG harus tetap terjangkau.
Tidak boleh lebih mahal dari LPG subsidi.
Kalau harga berhasil dijaga, distribusi siap, dan tabung 3 kilogram lolos uji, maka program konversi LPG ke CNG bisa menjadi salah satu proyek energi paling ambisius pemerintahan saat ini.
Dan dapur rumah tangga Indonesia mungkin akan segera memasuki era baru.***